Pemprov Sulsel Akan Hibahkan Masjid Al-Markaz

Pemprov Sulsel Akan Hibahkan Masjid Al-Markaz
Pemprov mengajukan kepada DPRD Sulsel akan menghibahkan lahan seluas 7,2 H kepada Yayasan Islami Center Masjid Al-Markas Al-Islami.

KabarMakakassar.com -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Salatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan kepada DPRD Sulawesi Selatan akan menghibahkan lahan seluas 7,2 H kepada Yayasan Islami Center Masjid Al-Markas Al-Islami. 

Selasa, (17/9) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terkait Ranperda tentang hibah lahan/tanah kepada yayasan Islami Center Masjid Al-Markaz Al-Islami. 

Dalam penyampaian pandangan ini fraksi Nasdem menyampaikan beberapa catatan terkait Ranperda tersebut diantaranya yaitu menanyakan terkait peruntukan lahan ini nantinya.

“Berkaitan dengan peruntukan Hibah tersebut bagaimana pemerintah sulsel memastikan bahwa kedepan pemanfaatan lahan tetap dalam bidang keagamaan dan pendidikan serta pemanfaatannya kedepan tidak boleh berubah peruntukannya. Mohon penjelasannya bapak gubernur,” ungkap muslimin Salam selaku ketua fraksi Nasdem.

Sementara itu, fraksi PAN  juga menyampaikan pemandangan umumnya dalam sidang paripurna yaitu terkait alasan Gubernur sulsel memasukkan Hibah lahan ini kedalam Ranperda sementara persoalan hibah telah diatur dalam permendagri.

“Dalam peraturan Meneteri Dalam Negeri No.19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pasal 1 poin 43 dijelaskan bahwa “hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pengganti. Hibah lahan/tanah dari pemerintah provinsi ke yayasan Islami Center tanpa pengganti apapun sudah sesuai dengan permendagri tersebut di atas, namun pak Gubernur mengajukan rancangan peraturan daerah. Tidak cukupkah peremndagri tersebut saja yang jadi acuan? Atau kenapa tidak dalam bentuk pergub saja? Jika memerlukan regulasi tambahan terhadap hibah lahan tersebut? Mohon penjelasannya Pak gubernur,” ucap Usman Lonta.

Sementara itu Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini hanya dihadiri oleh 21 anggota dewan. Pasalnya beberapa anggota Dewan sedang mengikuti kegiatan di luar.

“Jadi hari ini kita rapat paripurna pemandangan fraksi itu yang hadir sudah diwakili oleh beberapa perwakilan fraksi termasuk sebagian anggota ini mengikuti kegiatan di luar” ungkap Syahruddin Alrif.

Menurutnya dengan jumlah 21 orang ini anggota Rapat dengan agenda pemandangan umum fraksi sudah bisa dinyatakan korum dan berlanjut.

“ini sifatnya rapat paripurna bukan pengambilan keputusan. ini hanya pemandangan umum fraksi yang nanti hari Jumat akan di jawab oleh gubernur. Di rapat paripurna itu ada dua rapat, pengambilan keputusan dan rapat paripurna sifatnya pengumuman nah karena yang ada di kantor 21 orang, yang lainnya di luar melaksanakan tugas maka dianggap terhitung tapi toh substansinya tidak hilang makna dari kegiatan kita hari ini,” tutup Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Sulsel ini.

Sementara, Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban/penjelasan Gubernur Sulawesi Selatan diagendakan pada hari Jumat (20/9) mendatang.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Prisatno