Jabatan Dicopot Bupati, Faridah Kembali Jabat Kadisdukcapil Takalar

Jabatan Dicopot Bupati, Faridah Kembali Jabat Kadisdukcapil Takalar
Layanan administrasi di Kabupaten Takalar Kini kembali normal.

KabarMakassar.com -- Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Takalar kembali diisi oleh Faridah, dimana sebelumnya jabatannya dicopot oleh Bupati Takalar Syamsari Kitta. 

SK pencopotan Kadisdukcapil Takalar sebelumnya mengalami masalah, akibatnya layanan administrasi di Kabupaten Takalar lumpuh. Kini layanan kembali normal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kembali mengaktifkan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah tersebut terhitung Senin (9/9). 

Sekaitan dengan itu Kemendagri juga merespon atas pencabutan SK bermasalah terkait Kadisdukcapil Takalar yang dicopot, sehingga sistem administarsi di Takalar lumpuh. Akhirnya Bupati Takalar mencabut SK lama dan membuat SK baru untuk mengembalikan Faridah sebagai Kepala Dinas Kependudukan.

Sekretaris Disdukcapil, Arman mengatakan jika sudah seminggu layanan offline untuk pengurusan dokumen sipil bagi masyarakat yang mengurusnya, lantaran pencopotan sepihak dari Bupati yang tak penuhi peraturan dan kami pun menunggu hasil keputusan pusat.

"Alhamdulillah, sudah tiga hari ini pelayanan pun buka untuk warga Takalar, usai mendapatkan persetujuan Kadisdukcapil menjabat ulang kembali," ujar Arman, Rabu (11/9). 

Tim kabarmakassar.com melakukan konfirmasi ke Bupati Takalar Syamsari Kitta tidak mendapatkan respon, saat dihubungi melalui selularnya pun Bupati tidak merespon.

Kemendagri sebelumnya menggugurkan SK keputusan tertanggal 9 Juli. Farida pun kembali bertugas sebagai Kadisdukcapil Takalar dengan SK Mendagri. 

Untuk diketahui pula jika Kemendagri menerbitkan surat teguran bernomor: 820/5894/DUKCAPIL tertanggal 13 Agustus 2019. Dalam surat tersebut menyoal pada pelantikan pejabat di lingkup Disdukcapil Takalar oleh Bupati tanggal 10 Juli 2019 lalu. 

Tak hanya itu dalam surat yang dilayangkan pula tersurat mutasi yang dilakukan pada Disdukcapil Takalar tidak diusulkan lebih dahulu oleh Bupati kepada Mendagri. Hal tersebut melanggar Pasal 83 A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu reaksi Bupati Syamsari abai akan surat teguran Mendagri. Dari dasar abai tersebut sehingga layanan administrasi kependudukan lumpuh, warga resah dan Kemendagri saat itu melakukan offline untuk layanan administrasi di Takalar.

Penulis : Saleh Sibali

Editor : Prisatno