Tugas Pansus Hak Angket Tuntas, Ini 7 Rekomendasinya

Tugas Pansus Hak Angket Tuntas, Ini 7 Rekomendasinya
Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid (Foto: Herlin Sadid/ KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Setelah dilakukan penundaan sebanyak dua kali, sidang paripurna hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya digelar Jumat(23/8). Pada Sidang paripurna hak angket DPRD Sulsel yang berlangsung hari ini ketua panitia Hak angket membacakan tujuh poin rekomendasi final yang berisi:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.

2. Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Meminta kepada Gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni: Asri Sahrun said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, Salim AR.

5. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.

6. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur Sulsel.

Menurut ketua Panitia Hak angket ketujuh reomendasi ini tidak mengalami perubahan substansi melainkan hanya mengalami oerubahan pada beberapa diksi saja.

“tidak ada perubahan tidak ada perubahan, tugasnya panitia angket sudah selesai dan rekomendasi tetap tujuh  poin,” ucap Kadir Khalid saat dijumpai setelah rapat Paripurna berlangsung.

Selanjutnya pimpinan DPRD akan menindak lanjuti hasil sidang paripurna yang terdiri dari tujuh poin tersebut.

“Sudah selesai tinggal diarahkan. Tentu kita akan buat surat membuat formulasi dengan mengambil poin-poin  yang ini (rekomendasi panitia Hak Angket)  tapi itu semua yang tadi itu setumpuk itu adalah fakta-fakta persidangan” jelas Moh Roem.

Ia juga menegaskan bahwa rekomendasi ini tidak akan lagi mengalami perubahan, “Siapa yang rubah, nda tau kalau kamu yang rubah. nda bisa kita merobah itu” tegas Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Selain itu, kesimpulan pemeriksaan panitia hak angket yang disampaiakan oleh pimpinan panitia hak angket yaitu; pertama ada dualisme kepemimpinan pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dan kedua ada dugaan kuat berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta-fakta persidangan panitia angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat paripurna dengan agenda pembacaan dan penyerahan rekomendasi hak angket ini dihadiri oleh 57 orang legislator.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Fritz Wongkar