Layanan Disdukcapil Off, DPRD Makassar Kritisi Pergantian Kepala Dinas

Layanan Disdukcapil Off, DPRD Makassar Kritisi Pergantian Kepala Dinas
Layanan E-KTP (Int)

KabarMakassar.com -- Putusnya jaringan (Ofline) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar beberapa waktu yang lalu menua sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Abdi Asmara, Anggot DPRD Kota Makassar, mengatakan, permasalahan yang ada di Dukcapil saat ini adalah hal yang seharusnya sudah di mengerti oleh pemerintah kota sebelum ia mengambil sikap.

"Pergantian di capil itu harus persetujuan Kementrian disisi lain ada putusan KASN untuk mengembalikan pejabat inilah yang harus dimengerti, jangan kambing hitamkan masyarakat. Karna kalau kita cari kesalahan dampaknya ke masyarakat, itu yang terjadi," kata politisi Demokrat itu, saat di konfirmasi lewat via telpon, Jumat (23/8).

Maka dari itu ia berharap agar Pemerintah Kota Makassar harus secepatnya berkoordinasi dengan Pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar dari masalah ini.

Selain itu ia juga meminta agar Kementrian jelih melihat persoalan ini, pasalanya adanya pengembalian jabatan sebanyak 1.073 pejabat itu karena adanya rekomendasi dari KASN.

"Yang jadi masalah kalau itu dipersoalkan. Saya kira cari solusinya. Karena ibu Nielma pun menduduki posisinya itu adalah memang kepala dinas Capil dan tercatat namanya di Kemendagri," sambungnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir juga melayangkan kritik terhadap pemerintah kota Makassar, dalam hal ini ke PJ wali kota.

Wahab menyebut Pj Wali Kota Makassar tak konsisten dalam mengambil sikap, hal itu di dasari dari pernyataanya yang selalu berubah-ubah.

"Kemarin lain jawabannya, hari juga lain. Itu namanya tidak konsisten. Ini soal kewenangan. Kalau saya yang salah soal kewenangan itu wajar karena saya bukan birokrat. Saya bukan ASN, saya politisi,” kata politisi Golkar itu.

Sebelumnya PJ wali kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb mengakui jika terjadinya polemik layanan Disdukcapil akibat kesalahannya.

"Wali Kota yang salah jangan masyarakat yang dikorbankan. wali kota saja yang ditegur. Saya harapnya begitu, biarkan pelayanan tetap berjalan, saya memohon kepada pemerintah pusat, kalau bisa. Kalau misalnya ada yang harus dipotong, lebih bagus tunjangan wali kota yang dipotong," ungkap Iqbal saat di jumpai di rumah jabatannya beberapa waktu yang lalu.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Fritz Wongkar