Pemakzulan Gubernur Bukan Perkara Semudah Membalik Telapak Tangan

Pemakzulan Gubernur Bukan Perkara Semudah Membalik Telapak Tangan
Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel MS Baso DN.

KabarMakassar.com -- Berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, yang berhak dan memiliki kewenangan memberhentikan seorang Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur adalah Presiden.

Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan, pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dilakukan oleh Presiden berdasarkan adanya putusan dari Mahkamah Agung RI yang sebelumnya memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dewan yang ada di Sulsel, maka harus dihadiri paling sedikit 64 orang dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah 64 yang hadir maka kalkulasinya harus disetujui paling sedikit 46 orang. Keputusan tertinggi dewan melalui rapat paripurna dengan memenuhi kourum.

Jika tidak mencapai kourum, maka segala rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pansus hak angket Gubernur Sulsel tidak sah dan tidak mengikat. 

Proses pemakzulan kepala daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek. Aspek politis dan aspek hukum. Kedua aspek ini saling berkaitan sebab proses pengajuan pemakzulan diajukan oleh lembaga politik (DPRD) namun sebelum memutuskan pemakzulan aspek yang sangat penting adalah aspek hukum.

Sebab perlu dipahami bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan Kepala Daerah telah melakukan pelanggaran hukum, kewenangan ini mutlak ada pada lembaga Yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung.

Proses pemakzulan kepala daerah tidak dapat dilakukan karena persoalan (disebabkan) pada persoalan-persoalan politis, pemazkulan hanya dapat dijalankan apabila kepala daerah (Gubenur) dianggap melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang undangan tentang usul pemberhentian seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Proses harus berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung, jadi mekanisme pemakzulan adalah proses hukum yang panjang dan rumit, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Setelah membaca dan mempelajari hasil rekomendasi dewan ada kesan tebang pilih dan sangat subyektif karena lain yang gatal lain yang digaruk. Disinilah dibutuhkan kapabilitas dan kredibilitas anggota dewan yang harusnya bekerja secara profesional dan melihat akar masalah sehingga dibentuk pansus hak angket karena ada SK diterbitkan yang ditandatangani oleh yang tidak memiliki kewenangan dalam hal ini wakil gubernur.

Harusnya diawali dengan adanya unsur sebab akibat. Masa pihak yang benar disalahkan, dan pihak yang salah dibenarkan. Ini kan keputusan yang sangat tidak adil, bahkan cenderung dan terkesan asal mencapai tujuan tertentu tak peduli salah benarnya. Ini berbahaya bagi demokrasi dan hukum itu sendiri. Dewan hanya bisa masuk dalam ranah politik, bukan justru menjustifikasi telah terjadi tindak pidana korupsi dan/atau tindakan hukum lainnya yang berimplikasi kerugian negara/Pemerintah.

Itu adalah merupakan ranah bagi aparat penegak hukum. Mari berpolitik secara sehat, santun dan bermartabat serta segera move on. Politik itu seni, maka buatlah seni itu menarik untuk didengar ditonton dan bisa menyejukkan hati, pikiran dan jiwa rakyat Sulsel.

Penulis : Redaksi

Editor : Prisatno