Inilah 8 Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel

Inilah 8 Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Sulsel
Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid (Foto: Herlin Sadid/ KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Sidang paripurna DPRD provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda rekomendasi panitia hak angket yang rencananya akan dilakukan hari ini ditunda sampai hari Senin (19/8) mendatang.

"Insyaallah akan di paripurnakan paling lambat hari Senin" jelas Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Khalid saat di temui di gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jumat (16/8).

Sementara berdasarkan sidang internal panitia angket DPRD Sulsel, ada 8 poin rekomendasi Yang akan diajukan panitia hak angket dalam rapat pimpinan nantinya.

"Ada sekitar 8 poinlah rekomendasi kita" ucap Kadir Khalid.

Adapun rekomendasi yang akan diajukan oleh panitia khusus hak angket DPRD provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat pimpinan antara lain :

1. Mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk meminta kepada Mahkamah Agung melakukan penilaian terhadap kinerja gubernur Sulawesi Selatan yang jelas melakukan pelanggaran.

"Jadi ini Mahkamah Agung yang akan menilai apakah nanti ada pelanggaran, tetapi sudah jelas bahwa gubernur telah melakukan pelanggaran Undang-undang no 23 tentang pemerintah daerah UU no 25 tahun 2015 tentang ASN dan termasuk UU no 30 tahun 2015 tentang mutasi
pemerintahan" kata Kadir Halid.

2. Rekomendasi meneruskan kepada aparat penegak hukum apakah itu KPK, kejaksaan, dan kepada kepolisian soal dugaan tindak pidana.

3. Mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk meminta Mendagri untuk melakukan pembinaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

4. Mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan langkah penindakan terhadap ASN yang telah membuat kebijakan sehingga terjadi kegaduhan di Sulawesi Selatan.

"Misalnya soal penerbitan SK 193 termasuk SK Pokja jadi permintaan melakukan tindakan disiplin kepada mereka. Nama-namanya ada kita sebut, tapi belum disebut hari ini nanti selesai rapat pimpinan baru bisa disampaikan ada beberapa nama yang diminta untuk rekomendasi dicopot" terang ketua fraksi Golkar ini.

5. Mengembalikan daripada pejabat-pejabat tinggi Pratama yang telah dicopot.

Meski mengalami penundaan rapat pimpinan  DPRD provinsi Sulawesi Selatan, Kadir khalid memastikan bahwa rekomendasi ini tidak akan mengalami perubahan dan memastikan akan berlaku profesional.

"Mereka bekerja sesuai dengan apa yang selama ini kita lakukan jadi tidak ada yang pengaruh-pengaruhi. Tapi saya tidak jamin dengan orang yang bukan dari pendukung hak angket, karena ada juga di sini panitia angket yang tidak mendukung hadirnya hak angket selama ini mereka membela gubernur itu saya tidak jamin. Kita dipantia angket ini bekerja dengan  aturan" tutupnya.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Fritz Wongkar