Dinkes Makassar Non Aktifkan 11 Ribu PBI BPJS Kesehatan

Dinkes Makassar Non Aktifkan 11 Ribu PBI BPJS Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar Naisyah Tun Azikin

KabarMakassar.com -- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan adanya penonaktifan sejumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui APBN dikarenakan adanya perubahan data secara Nasional.

"Pertama dia harus punya data BDT (Basis Data Terpadu) miskin, yang kedua tidak punya NIK dan yang ketiga tidak pernah aktif," kata Naisyah saat di temui di Balai Kota Makassar, Senin (12/8).

Dimana dalam data sebelumnya, sejumlah ASN, TNI dan Polri juga ikut terdaftar sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan.

"Ini yang kita harapkan sebenarnya, mencoret orang yang tidak berhak kemudian diganti dengan orang yang berhak," sambungnya.

Untuk Kota Makassar sendiri disebut ada sekitar 11. 323 yang di non aktifkan, sementara penggantinya ada sekitar 18. 838 dari 15 Kecamatan yang ada di kota Makassar yang terdaftar dalam data Dinsos Kota Makassar.

Maka dari itu, Naisyah berharap agar masyarakat segera melakukan pengecekan data di kantor-kantor pemerintahan setempat seperti Kecamatan atau Kelurahan.

"Ya diharapkan verifikasi data, walaupun dia non aktif dari data ini kalau memang dia orang miskin yanh selam ini di anggap tidak aktif ternyata dia sedang membutuhkan layanan kesehatan maka harus segera melpor ke dinsos untuk segera di aktifkan ke pusat," imbaunya.

Sementara di tempat yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, dr. Greisthy E L Borotoding juga menyampaikan jika penon aktifan ini sebenarnya sudah melalui beberapa tahapan dan ini yang paling banyak.

"Ini yang terakhir dan kebetulan memang jumlahnya besar tetapi ketika di non aktifkan itu ada juga dilakukan validasi data dan ada muncul 18 ribu sekian untuk kota Makassar yang akan menggantikan yang di anggap memang layak untuk mendapatkan," ungkap Greisthy.

Dan untuk masalah defisit, disebut ini tidak ada kaitannya dimana hal itu tidak bisa di hitung perwilayah namun harus melalui pendataan secara Nasional.

"Karena iuran itu kan subsidi silang, iuran itu juga kan sistim gotong royong jadi di daerah-daerah juga itu semuanya mengalami defisit karena gambaran counterviwes se nasional. Itu memang mengalami defisit jadi di daerah daerah juga mengalami defisit," pungkasnya.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Fritz Wongkar