Dewan Pers Imbau Hati-Hati Dalam Memberitakan Soal Anak

Dewan Pers Imbau Hati-Hati Dalam Memberitakan Soal Anak
Sosialisasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak oleh Dewan Pers di Makassar, Rabu (7/8).

KabarMakassar.com -- Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun menyampaikan bahwa dalam memberitakan anak, media harus merahasiakan indentitasnya. Khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

"Media atau wartawan yang melanggar aturan pemberitaan tentang anak, bisa dihukum penjara sampai lima tahun dan denda Rp 500 juta," kata Hendry dalam sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak di Hotel Santika, Makassar, Rabu (7/8).

Hendry menekankan anak yang menjadi korban, saksi, atau pelaku dalam peristiwa kejahatan harus dirahasiakan identitasnya dan tidak membuat deskripsi yang bersifat seksual dan sadistik. 

"Pemebritaan anak itu sifatnya informatif dan sederhana, dan dalam pedoman itu batas umurnya itu 18 tahun, termasuk dalam kandungan, bahkan yang sudah meninggal," lanjut Hendry. 

Selain itu Hendry juga melarang wartawan tidak mencari dan menggali informasi lebih dalam mengenai hal-hal diluar kapasitas anak untuk memberi jawaban.

Dan terkait dengan pemberitaan yang bernuansa positif, prestasi anak, Hendry mengimbau untuk mempertimbangkan faktor psikologi anak dan efek pemberitaan yang berlebihan.

"Dalam banyak kasus, anak berhenti berprestasi karena waktu belajarnya direnggut dari media, dipanggil dari satu media ke media lain. Ini namanya over pemberitaan," ujarnya. 

Hendry pun menyarankan agar wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video, foto, status, dan audio) semata-mata dari media sosial.

"Apalagi kalau tidak meminta izin terlebih dahulu, meski sekalipun mencantumkan sumbernya, itu tetap dilarang," imbaunya.

Ia mengatakan banyak undang-undang yang mengatur perlindungan anak dalam pemberitaan, ditambah Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Pasal 64 (3) UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi".

Pasal 19 UU no. 12/2011 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan:

1. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menegaskan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Ratna Susianawati, Staf ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan mengatakan, dua dari tiga anak-anak remaja perempuan dan laki-laki di Indonesia mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Ia menyebut kekerasan yang dialami anak cenderung tidak berdiri sendiri tetapi bersifat tumpang tindih di antara jenis kekerasan.

"Hasil penelitian tahun 2018, Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual 0,2-1,2 persen. Kekerasan fisik sebesar 2-8 persen, dan kekerasan emosional berkisar 23-36 persen," tutupnya.
 

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Fritz Wongkar