Nurdin Abdullah Bantah Dirinya Terlibat Praktik KKN

Hak Angket DPRD Sulsel

Nurdin Abdullah Bantah Dirinya Terlibat Praktik KKN
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah hadiri sidang hak Angket DPRD Sulsel,Kamis (1/8).

KabarMakassar.com -- Sidang hak angket DPRD provinsi Sulawesi Selatan yang masih terus bergulir pada hari ini Kamis (1/8) kemarin, menghadirkan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebagai terperiksa. 

Selama proses persidangan orang nomor 1 di Sulsel itu dicecar banyak pertanyaan oleh panitia khusus hak angket di gedung DPRD Sulsel.

Dalam persidangan itu, NA sapaan akrab Gubernur Sulsel membantah terkait dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) berada dilingkup Pemprov Sulsel yang ditujukan kepada dirinya. 

Ia menyampaikan bahwa seluruh keluarganya tidak ikut terlibat dalam dugaan KKN tersebut. Bahkan sejak awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Sulsel sudah menyampaikan kepada seluruh keluarga besar untuk tidak terlibat bermain proyek.

"Saya sudah berkomitmen untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, jadi saya tegaskan kepada seluruh keluarga agar tidak terlibat," jelas NA saat menjawab pertanyaan Ketua Pansus Hak Angket.

Ia pun mengungkapkan telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak  meladeni jika ada anggota keluarganya yang meminta proyek di Sulsel.

"Saya menyampaikan, saya minta kepada seluruh ASN, mohon untuk tidak melayani keluarga saya. Saya tegaskan di lapangan," ucap Gubernur Sulawesi Selatan ini.

Tak hanya itu dalam sidang ini Nurdin Abdullah juga mengkonfirmasi terkait penerbitan SK 193 dimana ia mengungkapkan bahwa tidak mengetahui terkait terbitnya SK itu, namun membenarkan sempat bertemu wakil gubernur di hotel Claro sebelum keberangkatannya umrah.

"Saya memang ketemu di Claro sebelum saya berangkat Umroh," ucap mantan Bupati Bantaeng ini.

Dalam sidang ini pula ia diajui pertanyaan terkait pencopotan 3 kepala OPD di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Namun alumni Unhas ini menjawab bahwa pencopotan ini memiliki dasar yang kuat yaitu berdasarkan rekomendasi KPK dan LHP yang diberikan oleh inspektorat.

"Kami lakukan pencopotan sudah ada LHP" ungkap Nurdin Abdullah.

Sementara itu ketua pansus Hak Angket membenarkan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan mengakui melakukan pencopotan terhadap 3 kepala OPD dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Namun tindakan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini dianggap menyalahi peraturan yang ada.

"Bahwa  memang pak gubernur mengakui melakukan pencopotan. Katanya Ada rekomendasi KPK. Ada buktinya gak? itu kita mau itu  apakah selama ini ada rekomendasi tertulis kita mau tertulis. Dan pencopotan itu melanggar  UU ASN.  di situ ada mekanismenya," ucap Kadir khalid.

Menurutnya pencopotan yang dilakukan boleh Gubernur Sulawesi Selatan ini melanggar UU ASN pasal 145.

"Itu tadi saya sebut pasalnya 145 bahwa pencopotan harus melalui sekda apakah sekda pernah ada melaporkan karena itu harus melalui pak Sekda," tambah ketua pansus hak angket.

Menurutnya pemanggilan gubernur dan wakil gubernur dicukupkan satu kali pemanggilan saja. Hal ini dikarenakan dianggap informasi yang dibutuhkan telah mencukupi. Meskipun pada penerima gubernur Sulawesi Selatan ini masih terkesan ada hal yang masih ditutup-tutupi.

"Saya rasa beliau kurang terbuka menjelaskan, dari jawabannya pak gubernur ini banyak yang tidak diungkapkan sebenarnya tapi sudah ada penilaian tersendiri. Dan saya rasa informasinya sudah cukup" tutupnya.

Pemanggilan Gubernur Sulawesi Selatan ini bukanlah penutup dari sidang hak angket DPRD provinsi Sulawesi Selatan. Diketahui sidang hak angket masih akan terus bergulir hingga Senin 5 Agustus 2019 nanti dan akan menghadirkan ahli pemerintahan dan ahli keuangan.
 

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Fritz Wongkar