DPRD Bulukumba Kembali Rapat Paripurna Penyerahan Tiga Ranperda

DPRD Bulukumba Kembali Rapat Paripurna Penyerahan Tiga Ranperda
Penyerahan tiga Ranperda kepada Bupati Bulukumba oleh Ketua DPRD Bulukumba

KabarMakassar.com -- Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba, kembali melaksanakan Rapat Paripurna penyerahan Tiga Buah Ranperda masing satu buah Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang serahkan oleh Bupati Bulukumba kepada DPRD dan Dua Buah Ranperda Prakarsa DPRD yang diserahkan DPRD kepada Bupati Bulukumba masing Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dan Ranperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Dommestik, Selasa (30/7)

Rapat Paripurna dipimpin Oleh H. Andi Hamzah Pangki, S.Pi dan didampingi Oleh Unsur Pimpinan Andi Zulkarnain Pangki, SE dan Ir. Hj. Andi Murniati Makkin, M.Si. Juga turut hadi Bupati Bulukumba A.M.Syukri A. Sappewali, Sekda Bulukumba Drs. Andi Bau Amal, Mewakili kapolres Bulukumba Kpt.Suyuti dan Kabag Rem Kompol Hery mewakili Kapolres Bulukumba, Kepala OPD Lingkup Pemda kabupaten Bulukumba.

Setelah penyerahan draf ramperda secara simbolis dari Bupati Ke Ketua DPRD dan begitupun sebaliknya. H.Andi Hamzah pangki Selaku Ketua DPRD menyampaikan Pidato Pengantar Ranperda Prakarsa dalam pidatonya menyampaikan bahwa ada lima buah ranperda prakarsa yang di usulkan diantaranya:
1. Ranperna Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Ranperda TentangPenanggulanagan penyalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
3. Ranperda Tentan Pelestarian Lembaga Adat
4. Ranperda Tentang Penanggulangan Kemiskinan
5. Ranperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Dommestik

Dari Lima Buah ranperda yang menjadi Program bappemperda hanya dua yang disetujui untuk dibahas yaitu : Ranperna Tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Dommestik)

Selanjutnya Bupati Bulukumba juga menyampaikan pidato pengantar penyerahan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019, dalam pidatonya dapat disimpulkan ringkasan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut ;

Pendapatan daerah Mengalami penambahan dari Rp. 1.501.658.770.375,00 pada ABD pokok menjadi Rp.1.523.252.933.013,00 pada APBD perubahan bertambah sebesar Rp.21.594.162.638,00 atau meningkat 1,44% penambahan ini terjadi karena ada penerimaan bagi hasil pajak dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya dana Perimbangan pada APBD Pokok duianggarakan sebesar Rp.1.042.307.756,00 bertambah menjadi Rp.1.042.450.905.000,00. Penambahan dana perimbangan disebabkan karena terjadinya penerimaan bagi hasil pajak berupa cukai hasil tembakau sebesar Rp. 143.149.000,00

PAD mengalami penurunan  sebesar Rp. 5.775.154.955 dari sebelumnya Rp.194.290.832.856,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp.188.515.677.901,00 atau menurun sebesar 2,97% . Penurunan PAD disebabkan karena asumsi target Retribusi Daerah yang diperkirakan tidak tercapai sampai akhir tahun  dan berdasarkan pertimbangan aspek realisasi tahun sebelumnya serta penerimaan sampai dengan semester pertama di tahun 2019.

peningkatan juga terjadi pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 27.226.168.593,00 atau mengalami peningkatan sebesar 10,27%. peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tambahan pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnyasebesar Rp.29.000.000.000,00 dan penyesuaian pendapatan hibah dana bos yang mengalami penurunan sebesar Rp. 1.773.831.407

Pada sektor belanja daerah total belanja semula diproyeksikan sebesar Rp.1.491.911.033.719,00 pada APBD perubahan meningkat menjadi Rp.1.519.486.170.501,00 atau mengalami peningkatan 1,85%  hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan target belanja lansung yang signifikan meskipun disis lain belanja tidak lansung juga mengalami penurunan.

Belanja tidak lansung pada APBD Pokok dianggarkanSebesar Rp. 829.712.393.020,00 pada APBD perubahan menurun menjadi Rp.819.777.894,00 atau menurun sebesar 1,20%. Selanjutnya belanja lansung mengalami penambahan yang cukup signifikan dari sebelumnya dianggarkan Rp. 662.198.640.699,00 pada APBD perubahan  menjadi Rp.699.708.275.833 atau meningkat sebesar 5,66%. Peningkatan tersebut  dipengaruhi oleh adanya penambahan belanja penambahan pada komponen belanja pegawai dan belanja modal.

Berdasarkan besaran anggaran pendapatan dan belanja tersebut, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 5.980.974.144. Selanjutnya mengenai  pembiayaan daerah yang menjadi penyeimbang atas terjadinya defisit anggaran, juga mengalami perubahan cukup signifikan khususnya pada sisi penerimaan  pembiayaan daerah yang sebelumnya dianggarkan Rp. 12.502.263.344,00

Penulis : Fitriani Lestari

Editor : Nor Syakila