Ribut-ribut Soal Mutasi, Danny: Saya Tidak Pernah Merasa Melanggar Aturan

Ribut-ribut Soal Mutasi, Danny: Saya Tidak Pernah Merasa Melanggar Aturan
Mohammad Ramdhan Pomanto, mantan Wali Kota Makassar periode 2014-2019.

KabarMakassar.com -- Mantan Wali Kota Makassar periode 2014-2019, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengaku merasa tidak melanggar aturan dalam melantik sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kota Makassar semasa dirinya menjabat. 

"Saya tidak pernah merasa melanggar Undang-undang. Undang-undang ASN jelas mengatakan bahwa eselon III dana eselon IV Itu haknya kepala daerah, eselon II itu adalah izin dan lelang," kata Danny sapaan akrabnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (19/7).

Menurutnya, apa yang ia lakuakn itu sudah benar dan tidak melanggar undang-undang sebagaimana yang di atur dalam undang-undang pilkada dimana dirinya dinyatakan batal mengikuti Pilkada oleh Mahkama Agung (MA).

"Ada undang-undang politik mengatakan bahwa bagi kepala daerah yang mengikuti pilkada sebagai incumbent tidak boleh melantik 6 bulan. Saya dibatalkan secara jelas oleh MA, dan pak Soni Sumarsono mengatakan pak Danny bukan lagi kandidat. Jadi saya tidak perlu izin, Danny menyampaikan jika memang ada aturan yang ia langgar tolong di perlihatkan agar masalah ini lebih transparan kepada masyarakat. 

"Sebutkan pasal apa itu? Adakah pasal yang begitu? Jadi harus transparan ke masyarakat dan apa urgensinya. ASN memberi rekomendasi itu bisa diikuti bisa tidak, kalau diikuti berarti membatalkan semua produk hukum yang ada dan itu berarti menimbulkan kerugian negara, "

Adapun alasan Danny melakukan mutasi karena menurutnya tidak loyal dan kinerjanya jelek. 

"Kenapa saya (mutasi)? Saya kira kita semua tahu pertama korupsi, yang kedua tidak loyal, dan yang ketiga adalah kinerja kerja jelek, apa lagi. Apalagi undang-undang mengamanahkan dan semua alasanya ada jadi kalau ASN mau mempermasalahkan itu kita akan lawan," tutup Danny.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Prisatno