Wahab Tahir Kritik Pernyataan Pemkot Makassar yang Selalu Berubah-ubah

Wahab Tahir Kritik Pernyataan Pemkot Makassar yang Selalu Berubah-ubah
Abd Wahab Tahir, Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Makassar.

KabarMakassar.com -- Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir, kembali melayangkan kritik pasca pengumuman pembatalan F8 atau Event Makassar Internasional Eight Festival and Forum tahun 2019 oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata (Dispar).

Politisi Partai Golkar ini menyayangkan pernyataan Pj Wali Kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb dan Dispar di beberapa media massa yang berubah-ubah dan menurutnya bukan pernyataan yang dapat disikapi secara politik.

"Harusnya disampaikan tertulis ke dewan. Pak ada seperti ini bagaimana mohon penjelasan jangan ribut di media, akhirnya kita semua kayak anak-anak," kata Wahab Tahir saat di wawancara, di kediaman mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Kamis (18/7). 

Menurut Wahab Tahir, sebaiknya penyajian APBD perubahan tahun 2019 ini mengacu ke RPJMD saja karena RPJMD 2015 sampai 2019 Kota Makassar masih berlaku.

Kota Makassar disebut Wahab Tahir memiliki posisi hukum yang sama dengan kota-kota lain, dimana memiliki otonomi sendiri maupun kewenangan sendiri dalam mengatur dirinya dan tidak boleh di intimidasi.

"RPJMD 2015 sampai 2019 masih berlaku. kalau toh tidak mau pakai RPJP Kota Makassar jangan pakai yang lain. Tidak boleh di intimidasi, dorong Pj Wali Kota ini bekerja dengan baik, terus sampaikan ke Pj bahwa dia itu adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang memiliki otonomi, memang dia pegawai pemerintah Provinsi, tapi sejak tanggal 8 Mei (Dilantik) dia menjadi bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang didalamnya ada UU otonomi,"

Wahab Tahir juga menyarankan agar Pj Wali Kota cukup mengerjakan program yang ringan-ringan karena menurutnya waktu jabatan Pj ini sangat singkat yaitu 20 bulan. 

Selain itu, Wahab Tahir juga menyoroti kepala Dinas Pariwisata kota Makassar, pasalnya ia menilai tidak kompeten di bidang Pariwisata. 

"Janganlah beliau dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, coba bayangkan kalau Pj Wali Kota kita berikan pekerjaan yang bebannya berat, tiba-tiba terpilih wali kota baru lalu dia ganti semua secara konseptual maupun ide, ia laksanakan reformasih total, kan kasian juga wibawa pemerintahan itu. Mohon maaf saja saya katakan kepala dinas itu harus memikiki kemampuan lebih daripada bawahanya kalau bawahanya lebih jago dari dia, berhenti saja kamu jadi Kepala Dinas," ungkap Wahab Tahir. 

Soal pengalihan anggaran disebutkan jangan seperti arisan, alasan ada program kerja yang mendesak, lalu kemudian tidak ada penjelasan. Wahab Tahir mengajak seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan F8 ini untuk duduk bersama membahas konteks masalah secara objektif.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Prisatno