Pansus Hak Angket Hadirkan Tim Ahli Hukum

Pansus Hak Angket Hadirkan Tim Ahli Hukum
Panitia khusus hak angket DPRD provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan Tim Ahli Badan Kepegawaian Negara Wilayah VI Harun Arsyad, Senin (15/7). (Foto : Herlin Sadid)

KabarMakassar.com --  Sidang hak angket DPRD Sulawesi Selatan masih terus bergulir, panitia khusus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan Tim Ahli Badan Kepegawaian Negara Wilayah VI Harun Arsyad, Senin (15/7).

Dalam sidang ini ditemukan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) provinsi Sulawesi Selatan.

"Dari penjelasan tadi bahwa ada prosedur yang salah ada beberapa prosedur yang dilanggar" ungkap Kadir Khalid

Pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan PPK ini antara lain terkait dengan mutasi, pencopotan, dan perpindahan ASN di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

"Beberapa prosedur yang dilanggar tentang misalnya mutasi misalnya pencopotan tentang misalnya perpindahan ASN dari beberapa kabupaten kota jadi dari tiga poin tadi itu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPK pejabat pembina kepegawaian jadi dari itu tadi dan jelas terang benderang ada pelanggaran intinya" tambah ketua panitia khusus sidang hak angket ini.

Selanjutnya pansus hak angket akan menghadirkan Tim Ahli Hukum untuk melihat apakah pelanggaran yang dilakukan oleh PPK ini adalah pelanggaran yang dapat direkomendasikan pidana.

"Tindak lanjutnya kita akan panggil juga ahli soal hukum  karena tadi dijelaskan juga bahwa dapat berpotensi menyebabkan kerugian negara karena SKnya cacat hukum. Nah kalau kerugian negara ini nanti kita  akan bicarakan lagi dengan ahli hukum. Jadi rekomendasi pidana bergantung nanti dari pandangan ahli bidang hukum nanti kita lihat pandangannya  apakah nanti pandangannya ada  unsur korupsi di situ atau ada unsur kerugian negara jelas dan nanti bagaimana pandangannya soal itu apakah kita rekomendasi kan kepada APH bergantung pada pandangan ahli hukum saya belum bisa mengambil kesimpulan soal itu" ungkap anggota fraksi Golkar ini.

Sementara terkait pemanggilan wakil Gubernur dan Gubernur Sulawesi Selatan direncanakan akan diagendakan Minggu depan.

"Wagub diagendakan mungkin minggu depan tapi nanti kita sepakati bersama-sama  yang jelas wagub dulu baru kita panggil pak Gub"  tutupnya.

Sidang hak angket akan kembali dilanjutkan pada hari Jumat dan Sabtu.

Penulis : Herlin Sadid

Editor : Nor Syakila