Bos Claro Makassar Diperiksa Polisi

Bos Claro Makassar Diperiksa Polisi
Wilianto Tahta bos Claro Makassar.

KabarMakassar.com -- Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisono, membenarkan jika ada pemanggilan Wilianto Tahta, yang juga merupakan Komisaris Utama Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

"Iya betul, kita panggil (Senin, 8/7). Anaknya juga kita panggil," kata Yudiawan saat dihubungi lewat via telepon, Rabu (10/7).

Pemanggilan bos Claro Makassar tersebut masih sekaitan dengan perkara dugaan penyelewengan dana hibah Pilwalkot 2018 yang lalu dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kepada KPU Kota Makassar yang masih terus bergulir di Polda Sulsel. 

Menurut Yudiawan, Wilianto Tanta hanya diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pilwakot Makassar.

"Hanya dimintai keteranganya saja. Hanya saksi mengenai seputar KPU saja, karena memang ada kegiatan KPU yang dilaksanakan di hotel Claro makanya kita panggil pemiliknya,"

Yudiawan menjelaskan jika pemangilan bos hotel Claro ini didasari dari keterangan salah satu tersangka yang sempat menyebut namanya. 

"Keterlibatannya tidak ada, hanya saja tersangka menyebut kegiatan KPU dilaksanakan di hotel Claro makanya kita konfirmasi ke hotel Claro, berapa pembayarananya,"

Sementara untuk saksi-saksi dalam kasus ini kata Yudiawan cukup itu saja dulu. 

Kasus penyelewengan dana hibah ini telah menyeret Sekertaris KPU Kota Makassar, Sabri, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kota Makassar, Habibi, sebagai tersangka.

Dana hibah Pemkot Makassar untuk KPU Makassar pada Pilwalkot lalu yakni mencapai Rp 60 miliar, sementara Pilwalkot 2014 lalu anggarannya hanya Rp 42 miliar untuk 10 kandidat sedang pilwalkot 2018 anggarannya Rp 60 miliar untuk satu pasangan calon (paslon) saja. Usulan Rp 60 miliar itu memang usulan dari KPU Kota Makassar. Padahal Pemkot hanya ingin menekan dengan biaya Rp 40 miliar. 

Perjanjian dana hibah ini, dalam pelaksanaannya ditemukan rencana anggaran biaya Pilwalkot 2018 tidak direalisasikan dan pungutan pajakyang tidak disetorkan ke kas negara atau daerah.

Mulai dari pengadaan barang jasa yang belum dibayarkan kepada penyedia jasa, pembayaran honor PPK dan PPS yang belum terbayarkan, dan pajak yang telah dipungut mulai bulan November sampai bulan Oktober 2018 yang belum disetorkan ke kas daerah.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Prisatno