Kepemilikian Lahan Tanah Stadion Mattoangin Belum Jelas

Kepemilikian Lahan Tanah Stadion Mattoangin Belum Jelas
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melakukan peninjauan ke Stadion Mattoangin Makassar, Jumat (5/7).

KabarMakassar.com -- Kepemilikan lahan stadion Mattoangin homebase dari tim PSM Makassar masih berpolemik, pasalnya lahan seluas 3.985 meter persegi tersebut di klaim oleh warga keturunan Tionghoa bernama Faizal Thoeng.

Untuk diketahui sebelumnya jika stadion yang dibangun pada 16 Agustus 1955 merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS).

Beredar kabar jika Thoeng masih hidup dan berada di Jakarta, dimana pada saat dibangun stadion tersebut digunakan saar diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke IV/1957 dan Makassar sebagai tuan rumah. Setelah PON pada 1989 Pemprov Sulsel mengeluarkan surat hak pakai terhadap Stadion Mattoanging. Tapi, hingga kini, surat hak pakai terhadap lahan Stadion Mattoanging itu yang belum diketahui alasannya.

Informasi yang diterima KabarMakassar.com jika Stadion Mattoangin tersebut di klaim dan di dirikan oleh Faizal Thoeng anak dari Thoeng Tiong Tiet. Dimana lokasi tersebut adalah Joe Goan Tjiang alias Bapak Mattoangin yang punya anak bernama Maria Yunus, atau keluarga Marga Thoeng.

Salahsatu lembaga investigasi di Makassar yakni Ketua DPP Limit, Mamat Sanrego mengatakan jika status kepemilikan tanah di Makassar beberapa tahun silam itu banyak Tionghoa asli dan peranakan yang memiliki kepemilikannya berdasarkan Hak Eigendom Verponding alias EV sebagaimana diatur dalam burgerlyk wet book (BW Pasal 570) dan Pasal 418 KUH Perdata, oleh karena tanah merupakan fungsi sosial, maka pemerintah menerbitkan undang-undang pokok agraria (UUPA no.5/1960).

"Perlu diketahui jika Sepkabola di Makassar itu dulunya didirikan Faisal Thoeng pada Tahun 1949, dan pada Tahun 1950. Beliau memperkarsai berdirinya Stadion Mattoangin, selanjutnya Tahun 1952 stadion Mattoangin mulai dibangun dan selesai diresmikan Tahun 1957," ujar Mamat Sanrego, Sabtu (6/7).

Ia menambahkan jika pendiri sepak bola Makassar Faisal Thoeng, dimana ayahnya  bernama Thoeng Tjeng Tie (Tiet), atau nama populer baba guru, secara logis setiap inisiator tentu mempunyai kekuatan tersendiri dalam pendirian stadion tersebut

"Perlu diketahui juga dan patut diduga orang tua Faisal Thoeng alias keluarganya yang memiliki tanah tersebut," tambahnya.

Meski di klaim bahwa Thoeng sebagai pemilik lahan Stadion Mattoangin, Pemerintah provinsi Sulsel tetap melakukan pembenahan dan pengambilalihan lahan tersebut dan berencana untuk direnovasi.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bersama dengan Tim Korsupgah KPK RI, Inspektorat, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) melakukan peninjauan Stadion Mattoanging.

Nurdin mengatakan jika Stadion itu merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulsel, ia pun meminta pihak YOSS agar menyerahkan seluruhnya aset Pemprov terebut. Terkait klaim bahwa Thoeng yang juga pemilik lahan tersebut enggan berkomentar jauh.

"Ndak perlu terlalu jauh soal itu, yang penting ini kami dan tim turun sendiri-sendiri. Hari ini juga Asdatum ikut meninjau melihat kondisi Mattoanging yang sangat memprihatinkan," ucap Nurdin Abdullah, Jumat (5/7) kemarin.

Mantan Bupati Banateng ini juga berharap penyerahan stadion Mattoanging segera dilakukan. Karena melihat kondisi stadion Mattoanging yang memprihatinkan. Pasalnya setelah penyerahan stadion pemerintah provinsi Sulawesi Selatan akan segera melakukan rehabilitasi.

“Kita berharap ini juga segera diserahkan supaya kita lakukan rehabilitasi di sana dan stadion diperbaiki. satu-satunya  stadion di dunia yang masih pakai atap seng itu Makassar yah satadion Matoangin ini” tambah Prof Nurdin sapaan akrabnya.

Tak hanya itu ia juga mengungkapkan bahwa aset pemerintah seharusnya tidak dikomersilkan tanpa adanya MOU dengan pemerintah pemeluk aset. Dan selama stadion Matoangin dikuasai oleh pihak lain pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima impact.

"itu kan aset pemprov. Itu tidak boleh dikomersilkan. Kecuali ada MoU atau bagi hasil. Tapi ini kan selama ini tidak ada. Tidak ada impact ke pemprov," jelasnya
Koordinator Korsupgah KPK juga mengungkapkan bahwa KPK dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan komunikasi persuasif kepada pihak pengelolah Matoangin.

“KPK sudah melakukan pendekatan persuasif pak gubernur sudah melakukan pendekatan persuasif kami menunggu kapan YOSS akan menyerahkan pengelolaannya karena alas haknya sudah jelas pemrov memiliki sertifikat. Untuk menggunakan aset Pemprov yang di situ sebenarnya yang ada sertifikatnya seharusnya ada MOU itu yang tidak ada”. Ungkap Dwi Aprilia Linda.

Penulis : A. Ikal Pradipta

Editor : Fritz Wongkar