2020, Pemkab Luwu Hapus Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas

2020, Pemkab Luwu Hapus Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu berencana menghapus anggaran pemeliharaan kendaraan dinas.

KabarMakassar.com -- Demi meningkatkan kepedulian para ASN (Aparatur Sipil Negara) terhadap kendaraan dinas yang digunakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu berencana menghapus anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di tiap OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), 2020 mendatang.

Keputusan menghapus anggaran pemeliharaan kendaraan dinas oleh Bupati Luwu sudah disepakati Bersama Wakil Bupati Luwu karena dianggap memanjakan ASN sehingga menggunakan kendaraan dinas dengan tidak hati-hati.

“Kendaraan dinas itu digunakan untuk memperlancar tugas-tugas ASN di lapangan, sehingga sangat perlu diingatkan para ASN untuk menjaga kondisi kendaraan supaya tetap prima. Nah, ini menjadi salah tugas bagi para driver, mereka harus menjaga agar kendaraan dinas itu tetap bersih. 

Puluhan mobil dinas milik pejabat eselon II, III dan IV dikumpul di halaman kompleks perkantoran Pemkab Luwu, selasa (2/7/) untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kelengkapan serta mengecek kondisi kendaraan tersebut.

Dikumpulnya kendaraan dinas tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan dan menjaga aset negara. Menurut Bupati Luwu, Basmin Mattayang, kendaraan dinas yang diberikan kepada ASN terutama kepada para pejabat lingkup kabupaten Luwu tujuannya untuk memperlancar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

"Jangan karena alasan mau turun ke lapangan yang kondisi medannya becek atau alasan akan hujan sehingga tidak mau membersihkan kendaraannya. Menggunakan kendaraan dinas jangan asal pakai, tetapi harus dipelihara karena ini aset negara bukan milik pribadi,” lanjut Mattayang. 

Sementara itu, Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak juga menekankan agar semua kendaraan dinas baik itu roda empat maupun roda dua harus ditertibkan. Data pemilik maupun bukti fisik kendaraan itu harus ada bukan hanya sekedar terdaftar dalam Database aset pemda.

“Saya meminta kepala bidang Aset dan Kasatpol PP, tertibkan semua kendaraan dinas. Hadirkan semua fisiknya jangan hanya berbicara data. Kalau berbicara data, saya juga punya datanya, tapi yang kita perlukan sekarang mana bukti fisiknya,"

Lebih lanjut, Bijak menuturkan bahwa, "Kendaraan dinas ini akan kita atur ulang pengunanya. Yang saat ini memiliki dua kendaraan dinas harus mengembalikan satu unit supaya kita bisa memberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan kendaraan dinas."Tutup Mattayang.

Sumber: Diskominfo Luwu

Penulis : Indah Sari

Editor : Prisatno