Forsospolmas: Demi Rakyat, Dewan- Pemprov Sulsel Harus Bersinergi dan Harmonis

Forsospolmas: Demi Rakyat, Dewan- Pemprov Sulsel Harus Bersinergi dan Harmonis
Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel MS Baso DN

KabarMakassar.com -- Hubungan harmonisasi antara DPRD dan Pemprov harus tetap terpelihara dan terjalin dengan intensif, komunikasi yang baik, agar apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat dapat segera terealisasi.

Bagi rakyat Sulsel saat ini, bagaimana semua program kerja baik yang dijanjikan oleh dewan maupun pemerintah harus segera dirasakan manfaatnya sehingga rakyat yakin dan percaya terhadap wakil-wakilnya baik didewan maupun di Pemprov.

"Rakyat berharap agar persoalan politik harus dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga apa yang menjadi kepentingan rakyat segera terealisasi, baik pembangunan fisik maupun kesejahteraan rakyat-rakyat itu sendiri," tegas Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel MS Baso DN,

menanggapi polemik hak angket yang dilakukan DPRD Sulsel saat ini terkait SK pengangkatan sejumlah pejabat dijajaran Pemprov Sulsel, yang sudah disupervisi oleh Kemendagri dan Kemenpan RB. 

Menurut Baso, Setiap pejabat publik harus mampu bertindak pula sebagai policy filter terhadap setiap kebijakan publik yang diambilnya yang menuntut akuntabulitas publik. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi seorang pejabat publik tidak tahu tugas dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan pelayanan publik. 

Untuk itulah harus dibangun sebuah jembatan yang kokoh dalam membangun hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislative agar dapat berjalan harmonis, serasi seiring sejalan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Jembatan ini adalah saling berkoordinasi, dengan komunikasi politik dan bahasa politik yang santun dan bermartabat. 

Komunikasi politik dan bahasa politik inilah yang harus dipahami oleh setiap pejabat publik dalam berbicara di depan publik, khususnya media massa. Pejabat publik harus pandai memilah milih bahasa yang akan disampaikanya ke publik.

Jangan sampai berharap masalah akan terselesaikan dengan baik dengan kemitraan yang terjalin, bahkan justru menimbulkan intrik politik yang merusak hubungan kemitraan tersebut. Sehingga tidak ada dusta antara keduanya, dan asumsi-asumsi negative yang tidak produktif dalam membangun kemitraan tersebut dapat diminimalisir dengan sendirinya,"

Apabila eksekutif dan legislatif dapat diibaratkan sebagai rumah tangga daerah, sungguh tak elok dilihat dan didengar oleh masyarakat kalau rumah tangga yang seyogyanya mengurusi dan memberikan pelayanan prima kepada mereka justru seringkali ‘berselisih’ paham dan tidak harmonis," tegas Baso

Penulis : Redaksi

Editor : Redaksi