Hak Angket: Dualisme Dalam Kepemimpinan Korbankan Masyarakat

Hak Angket: Dualisme Dalam Kepemimpinan Korbankan Masyarakat
Diskusi Publik dengan mengusung tema “Hak Angket DPRD Provinsi: Serius atau Basa-Basi” di Kopi Zone, Jl. Boulevard, Makassar, Kamis (27/6).

KabarMakassar.com -- Hak angket yang disepakati oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada sidang Paripurna, Senin (24/6) lalu, masih jadi perdebatkan publik. 

Forum Komunikasi Alternatif Pemuda (Formal) Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Publik dengan mengusung tema “Hak Angket DPRD Provinsi: Serius atau Basa-Basi” di Kopi Zone, Jl. Boulevard, Makassar, Kamis (27/6).

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Provinsi Sulsel, Kadir Halid, selaku pembuka diskusi menyampaikan jika penggunaan hak angket DPRD Sulsel ini terhadap Gubernur dan wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman dilakukan karena dinilai sudah melanggar aturan. 

Untuk itu Kadir Halid menilai karena ini adalah masalah yang serius dan juga baru petama kali terjadi maka akan di buatkan susunan beracara.

"Kenapa hak angket ini digulirkan, bukan hak interpelasi, Karena pelanggaran yang dilakukan Gubermur dan wakilnya sudah terang benderang dan sudah berulang kali. Adanya hak angket ini hanya semata-mata perbaikan pemerintahan," ungkapnya. 

Lanjut pembicara lainnya A.M Irwan Patawari, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat melihat kedepan akan ada dampak buruk bagi masyarakat jika dualisme dalam kepemimpinan di Pemerintah Provinsi terus dibiarkan.

Menurutnya Gubernur dan wakil Gubernur tidak bisa dipisahkan dengan DPRD, maka seharuanya Gubermur dan wakil Gubernur menjaga komunikasinya dengan DPRD, agar tugas-tugas dalam hal pelayanan pada masyarakat bisa berjalan dengan baik kedepan. 

"Pertimbangan utama kami adalah sangat dikawatirkan kebijakan Gubermur Sulsel dan wakil Gubernur yang dualisme ini berdampak tidak baik kepada masyarakat. Dari awal kita sudah berikan masukan ke Gubermur bahwa jabatannya adalah untuk masyarakat," ungkapnya. 

Sementara guru besar Fakultas hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Aminuddin Ilmar, yang juga hadir sebagai pembicara menyampaikan jika penggunaan hak angket oleh DPRD itu adalah hal yang wajar dan telah di atur dalam tata tertib mereka. 

"Wajarlah ada pro dan kontra tapi perlu saya tegaskan bahwa penggunaan hak oleh dewan itu sebagaimana yang di atur dalam peraturan tata tertib DPRD, bahwa untuk melakasanakan fungsi pengawasan maka salah satunya adalah penggunaan hak angket itu," jelasnya. 

Menurutnya ini adalah proses politik, maka dari itu kita tunggu hasilnya apakah panitia angket ini bisa mengungkap fakta yang terjadi atau tidak. 

"Inikan proses politik sebenarnya dan juga kesannya janganlah selalu hak angket itu selalu di arahkan pada proses Pemakzulan. Itukan tergantung dari hasil penyelidikan nantinya, apakah panitia angket itu bisa mengungkap fakta-fakta di balik fakta-fata yang sudah ada. Artinya ada kebenaran yang mungkin, kenapa itu dilakukan," tutupnya.

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Fritz Wongkar