Catatan Soal Hak Angket DPRD Sulsel

Catatan Soal Hak Angket DPRD Sulsel
Syamsuddin Alimsyah (Direktur Eksekutif Kopel Indonesia)

KabarMakassar.com -- Membaca UU 23 tahun 2014 tentang pemda sangat jelas di sana hak angket adalah hak yang diberikan konstitusi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan. 

Hak angket dijelaskan dapat digunakan DPRD dalam rangka penyelidikan atas kebijakan kepala daerah yang dipandang meresahkan publik secara luas atau karena ada pelanggaran UU.

Yang menarik sekarang ini publik sudah berdebat jauh dan meramal seolah dengan hak angket ini nasib Gubernur sudah kiamat. 

Memang benar semua harus hati menghadapi hak angket karena implikasinya berat. Berbeda dengan, hak interplasi. Namun tidak juga mesti panik.

Harus dipahami ini masih panjang perjalanan. Secara aturan, sidang paripurna tadi sesungguhnya baru tahap awal yakni tandai dimulainya atau disetujuinya atas nama lembaga DPRD untuk diadakan  penyelidikan Kepada Gubernur dan Wakilnya atas beberapa hal yang dituduhkannya. 

Apakah tuduhan itu benar? Bagaimana bisa terjadi dan dampaknya bagaimana? 

Pembuktiannya masih panjang dan akan dibentuk panitia khusus angket. Pimpinan punya batasan waktu selama 7 hari terhitung sejak paripurna tadim Keanggotaanya juga jelas perwakilan dari semua unsur fraksi. Idealnya semuanya terlibat termasuk yang awal tidak setuju angket karena ini sdh keputusan DPRD yang diambil dalam forum tertinggi paripurna.

Bagaimana jika ada fraksi menolak. Mengutus anggotanya. Dalam UU 23 tahun 2014 tidak ada penjelasan rinci soal ini. Namun dalam syarat pengajuan hak angket juga hanya disebut lebih satu fraksi. Terlebih pula hak angket sudah menjadi angenda DPRD. SK akan dibuat keputusan DPRD. Jadi sederhananya, yang tidak mengutus anggotanya akan rugi sendiri tidak memiliki kesempatan bertanya atau memeriksa atas tuduhan tersebut.

Berharap anggota angket nanti harus benar benar bekerja maksimal. Mengatur waktu dan memastikan para pihak yang akan dipanggil adalah benar adanya mengetahui persoalan yang dibahas dalam angket. Sederhananya panitia harus mampu mengelola waktu mengingat masa kerja dibatasi maksimal hanya 60 hari untuk mengungkap benar tidaknya kasus yang tuduhkan dalam angket tersebut.

Panitia angket harus bekerja profesional. Lepas dari dendam pribadi dan atau dendam politik. Panitia angket harus mampu memastikan bekerja karena atas dasar semangat mandat rakyat yakni mengungkap kebenaran. Benar bahwa teebukti ada pelanggaran atau benar bahwa tidak terbukti pelanggaran. 

Olehnya menjadi keharusan semua kerja kerja panitia angket harus transparan, terbuka untuk publik. Bila perlu semua terpublikasi secara live sepanjang tidak berkaitan dengan privasi seseorang. Publik harus diberi ruang atas haknya secara luas.

Biar tidak ada lagi muncul diksi daging yang berduri.

Penulis : Redaksi

Editor : Prisatno