Dewan Laporkan Dugaan Politik Praktiks PKH Bulukumba

Dewan Laporkan Dugaan Politik Praktiks PKH Bulukumba
Politik Praktis (Int)

KabarMakassar.com -- Terkait dugaan keterlibatan politik praktis pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Bulukumba, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Senin kemarin (13/5).

Menurut Ketua DPRD Bulukumba, A. Hamzah Pangki, kunjungan tersebut dilakukan DPRD Bulukumba atas permintaan Kemensos RI.

“Kementerian yang minta nama-nama PKH yang di duga terlibat politik praktis, jadi kami melakukan kunjungan,” kata Ketua DPD 2 Partai Golkar itu.

Pihaknya juga telah membuat list nama PKH yang diduga terlibat politik praktis di Bulukumba.

“Kami sudah buat surat nama-nama Pendamping PKH tersebut, mulai dari alamat tugas dan dimana Kecamatan bertugas. Setelah itu kami akan serahkan ke Direktur (Kemensos) lalu disidang kode etik karna sudah disampaikan bahwa tidak boleh ikut politik praktis” kata dia.

A. Hamzah Pangki menegaskan, PKH tidak boleh terlibat politik praktis dan terlibat apapun, itu sesuai aturan dan juknis PKH. Kalau tidak, maka akan dikenakan sangsi pencambutan SK.

“Direktur juga akan melakukan evaluasi di daerah yang telah melakukan pelanggaran, supaya tidak mengulangi perbuatannya. Apalagi atas nama lembaga yang melaporkan sebagai tugas dan fungsinya. DPRD mengawasi jalannya proses Program PKH ini agar tidak disalahgunakan” kata dia.

Dia mengungkapkan, sudah 5 kabupaten melaporkan dugaan keterlibatan PKH dalam politik praktis, dan akan menyusul kabupaten lain yang akan melapor.

Menurutnya, Program PKH ini tujuannya membantu masyarakat miskin. Tapi, jika SDM pendamping bobrok, maka akan salah dalam pelaksanaan program  tersebut.

“Begitu pula Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak boleh ikut politik praktis. Ini menjadi pengalaman terakhir dan tidak boleh terulang” tegasnya.

Kunjungan di Kementerian Sosial RI tersebut dilakukan bersama dengan  Ketua Komisi D dan anggota Serta Ketua Badan Legislasi, Andi pangeran.

Penulis : Fitriani Lestari

Editor : Nor Syakila