Diduga Korupsi, 25 Kepala Lembang Di Toraja Terancam Masuk Bui

Diduga Korupsi, 25 Kepala Lembang Di Toraja Terancam Masuk Bui
Konferensi pers Polres Tana Toraja terkait kasus dugaan korupsi kepala Lembang di Tana Toraja dan Toraja Utara, Selasa (14/5).

KabarMakassar.com -- Sebanyak 25 Kepala Lembang di dua kabupaten yakni Tana Toraja dan Toraja Utara terancam masuk penjara. Dimana Polres Tana Toraja merilis sejumlah kasus korupsi yang terjadi di dua kabupaten kembar tersebut.

Didalam kasus yang melibatkan kepala lembang tersebut, Kapolres Tana Toraja menggelar konferensi pers di Mapolres Tana Toraja, Selasa (14/5).

"Jangan anggap kami tidur. Sejauh ini sebanyak 25 Kepala Lembang kami sudah periksa," ujar AKBP Julianto Sirait.

Dijelaskan AKBP Julianto dari hasil penyelidikan, dipastikan beberapa diantara Kepala Lembang akan dijadikan tersangka. 

Namun AKBP Julianto Sirait belum mengungkap identitas para oknum Kepala Lembang yang di maksud.

"Dipastikan dalam waktu dekat ada kepala lembang di Toraja Tersangka. Sabar biar kami tuntaskan dulu baru ungkap ke teman teman media. Ada batas toleransi, kalau kerugian negara kecil kita minta dikembalikan," tegas Julianto.

Dalam kesempatan tersebut AKBP Julianto juga mewarning para kepala lembang di Toraja untuk tidak main-main menggunakan ADD. Dalam penyelidikan kasus korupsi, kata Dia pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri.

"Peringatan untuk Kepala Lembang, bukan kami mencari kesalahan tapi kalau ada kerugian negara yang ditimbulkan kami akan tindak. Apalagi kedepan ini akan ada pemilihan Kepala Lembang, kami minta ADD tidak digunakan untuk kepentingan Pribadi," tambahnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, AKP Jhon Pairunan mengatakan hasil penyelidikan, terindikasi Kepala Lembang yang dimaksud telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta proyek fiktif.

"Ini menyangkut pada proyek fiktif tahun anggaran 2016-2018. Tapi sabar, kita juga masih tunggu hasil audit BPKP. Berdasarkan penyelidikan para Kepala Lembang terindikasi adakan proyek fiktif dan penyalahgunaan wewenang," imbuh AKP Jhon Paerunan.

Penulis : Andarias Padaunan

Editor : Fritz Wongkar