18 Legislator Protes Keras Soal SK Ilegal di Pemprov Sulsel

18 Legislator Protes Keras Soal SK Ilegal di Pemprov Sulsel
(Ist)

KabarMakassar.com -- Sebanyak 18 legislator dari 8 fraksi melalui hak angket yang diajukan kepada pemerintahan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Dimana sebelumnya SK mutasi dan pengangkatan 193 pejabat eselon III dan IV di jajaran Pemprov Sulsel yang kemudian dianulir atau dibatalkan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga membuat petisi surat perihal atas apa kejadian di Pemprov Sulsel, tak hanya itu legislator menganggap hal pelantikan melabrak aturan. Oleh sebab itu, pihak DPRD Sulsel menyatakan protes keras melalui hak angket ke Pemprov Sulsel

Hak angket tersebut digalang oleh Fraksi Golkar dan beberapa lintas fraksi dan berikut isi petisi.

"Maka pada hari ini Senin 13 Mei tahun 2019 kami anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dari lintas fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi mengajukan hak angket kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti nama-nama anggota DPRD Sulawesi yang mengajukan hampir terlampir 18 orang," isi surat petisi, Senin (13/5).

Berikut legislator yang menandatangani hak angket yakni:

- Fraksi Golkar Kadir Halid dan Fachruddin Rangga.

- Nasdem Muslimin Salam, Syahruddin Alrif, M Rajab. 

- Demokrat Selle KS Dalle. 

- Gerindra Anas Hasan, Rusdin Tabi, Marjono dan Edward Horas dan Firmina Tallulembang. 

- PPP yakni Asrul Makkaraus, Amran Aminullah, Syahrir Langko.

- Fraksi Umat Bersatu (FUB), Irwan Hamid dan Fraksi Hanura Alex Palinggi, dan Fraksi PAN Mukhtar Badewing.

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar