Perusda
Bank SUlsel Bar

DUKUNG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILU

Terbit 8/3/18 Oleh A. Nur Ahmad
DUKUNG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILU
Maemanah

KabarMakassar.com,--Demokrasi memberikan ketentuan bahwa nilai-nilai persamaan, keadilan, dan kebebasan dalam mekanisme penyelenggaraan kehidupan bernegara dijamin dan harus diwujudkan secara nyata. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1), secara lebih kongkrit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ini berarti, perempuan dan laki-laki dapat menikmati hak sipil dan politik yang sama, karenanya hambatan bagi penyaluran aspirasi dan partisipasi khususnya untuk perempuan harus dihilangkan agar potensinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat dimaksimalkan.


Untuk menjamin partisipasi perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan syarat besarnya keterwakilan perempuan 30% di kepengurusan partai politik peserta Pemilu hingga tingkat kabupaten/kota atau dewan pengurus daerah atau cabang, untuk mendorong keterlibatan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam rangka meningkatkan the politic of presence maupun dalam hal the politic of ideas (Anne Phillips, The Politics of Presence), sehingga perempuan dapat hadir (present) dan memberi makna (influence) agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen menjadi responsif gender.


Namun, kita tidak bisa berharap peran politik perempuan belum akan maksimal pada Pemilu 2019 mendatang apabila; Pertama, kaum perempuan belum mengkonsolidasikan dukungan untuk meraih simpati dan secara sistematis tidak terlatih agar mempunyai kapasitas, kualitas, serta akseptabilitas untuk memainkan peran yang lebih besar.

Apabila kekuatan politik perempuan belum terkonsolidasi dengan baik maka berbagai kebijakan affirmative action (tindakan khusus) untuk perempuan tidak akan bermanfaat secara optimal. Demikian pula kapasitas politik perempuan bila belum memadai maka tidak akan mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Partisipasi dalam hal ini, bukan sekedar ikut berkompetisi untuk menjadi anggota parlemen tetapi aktif dalam proses pembangunan di segala bidang.
Kedua, partai politik seolah-olah tidak serius merekrut kader perempuan karena hanya ditujukan untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan, tidak asing ketika calon anggota legislatif perempuan ditempatkan pada posisi nomor urut yang kurang memberikan harapan, atau bahkan kader perempuan kadang tidak bisa dinilai kualitasnya karena berhasil masuk parlemen tanpa adanya seleksi yang memadai.


Ketiga, budaya patriarki yang masih sulit dipisahkan dari akar budaya masyarakat dimana dunia politik masih selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif akrab dengan laki-laki. Meski berbagai produk hukum telah memberikan legitimasi partisipasi politik perempuan  tapi sampai saat ini perempuan masih memiliki keengganan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Dunia politik dianggap “keras”, “kotor”, dan sarat akan tipu muslihat sehingga tidak cocok untuk citra perempuan. Budaya patriarki turut pula didukung dengan kurangnya wawasan di keluarga, adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang kurang tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan sistem pendidikan yang diskriminatif, akhirny menimbulkan persepsi dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang laki-laki.
Keempat, akses informasi kurang memadai dimana pengetahuan yang mereka miliki tentang masalah Pemilu cenderung didapatkan dari keluarga, lingkungan pergaulan, bahkan dari tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka yang secara tidak langsung memberikan afirmasinya pada partai-partai tertentu. Meski di sisi lain, media massa telah menyediakan informasi akan tetapi kurang memberikan pengaruh dalam membentuk pengetahuan-pengetahuan tentang Kepemiluan.  


Agar peran perempuan dalam kelembagaan demokrasi dapat maksimal di Pemilu 2019 mendatang, maka langkah-langkah antisipatif  yang dapat ditempuh antara lain melakukan usaha-usaha penguatan institusi (institutional building), yaitu perempuan tidak hanya menjadi “pemanis” dalam sebuah institusi tetapi harus menunjukkan dirinya dapat memberikan bobot pada demokrasi, selanjutnya melakukan penguatan kapasitas (capacity building) sehingga kader perempuan dapat secara aktif dan kompetitif ikut dalam proses rekrutman kader, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun pada lembaga legislatif. Penguatan kualitas kader perempuan dapat diarahkan pada kemampuan untuk memimpin dengan baik, berkomunikasi, mau mendengar, serta memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan, disamping kemampuannya untuk memelihara kredibilitas.

Berikutnya diperlukan keseriusan para petinggi partai politik untuk serius membenahi proses rekrutmen kader partai politik dari kaum perempuan.
Tentunya ada banyak ragam informasi yang harus disediakan, baik oleh penyelenggara Pemilu terkait denga tata cara memilih yang baik dan benar, maupun dari peserta Pemilu sendiri (partai dan calon anggota legislatif) terutama mengenai apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk konstribusi positif mereka jika ingin dipilih.


Walaupun masih jauh dari sempurna, partisipasi aktif perempuan dalam Pemilu diharapkan dapat mengubah tatanan bernegara melaui segala kebijakan politik yang bersentuhan dengan kepentingan perempuan yang dibuat secara adil dan proporsional.