Perusda
Bank SUlsel Bar

APHI Tekankan Pentingnya Sertifikasi Kayu Indonesia

on 7/3/18 Oleh Muhammad Fajar Nur
APHI Tekankan Pentingnya Sertifikasi Kayu Indonesia
Dari kiri ke kanan : Adam Beaumont (Regional Director FSC Asia Pacific), Dammy Everste (TBI Board member), Wim Ellenbroek (TBI Program Director), Rulita Wijayaningdyah (Chairperson FSC International Board of Director), Jesse Kuijper (TBI Board member), dan Rahardjo Benyamin (Wakil Ketua Umum APHI). (Rilis)

KabarMakassar.com --- Meningkatnya permintaan kayu yang bebas deforestasi di pasar global menjadikan Indonesia harus lebih giat dalam mengelola kayu industri Indonesia tetap terpandang oleh masyarakat dunia.

Untuk menyambut hal itu, Pada 6 Maret 2018 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengadakan pertemuan antara perwakilan dari industri pengolahan kayu Indonesia, pengusaha hutan, perusahaan perdagangan internasional dan kementerian guna membahas kerjasama dalam meningkatkan akses pasar dan kegiatan promosi ekspor produk kayu bersertifikasi Indonesia.

Pertemuan yang diadakan di Hotel Mulia Jakarta ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari badan-badan sektoral (APHI), berbagai sektor kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), organisasi pendukung (Forest Stewardship Council®, the Borneo Initiative, WWF, TFF), para pengusaha industri kehutanan, serta perwakilan dari pengolahan kayu industri dan pembeli internasional.

"Sektor kehutanan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, dengan penerapan standar tertinggi dalam pengelolaan hutan lestari. Ini merupakan kontribusi besar bagi target Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan pengembangan ekonomi hijau. Melalui acara ini, kami ingin meningkatkan kesadaran di antara pembeli kayu internasional yang semakin banyak mencari produk bebas deforestasi yang diproduksi secara lestari," ungkap Jesse Kuijper, anggota dewan The Borneo Initiative.

Indonesia sendiri telah berhasil mendapatkan sertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC) dengan total 20 persen dari 14 juta ha konsesi alam aktif di Indonesia telah disertifikasi. 

Pertumbuhan ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tropis dalam sertifikasi FSC dan menjadi salah satu pendukung program sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Pemerintah Indonesia. Perusahaan bersertifikat FSC juga lebih siap untuk memenuhi persyaratan SVLK yang juga menekankan kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari.

"Hutan produksi kita menghasilkan kayu yang legal dan berkualitas tinggi setiap tahun, didukung dengan kemajuan dalam pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan, hutan produksi ini dapat menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi hijau di tingkat propinsi. Produk hutan bersertifikat dan kegiatan sertifikasi PHL sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat akses dan ekspor ke pasar luar negeri," jelas Iman Santosa, Vice Chairman APHI.

Iman Santosa menambahkan masih dibutuhkannya konteks operasional dalam hal pajak, peraturan ekspor dan fasilitas infrastruktur, promosi dan akses pasar bagi kayu Indonesia.

"Kami juga sedang melakukan proses untuk meningkatkan upaya promosi pasar dan akses pasar  melalui kerja sama antara APHI dan PNORS di Indonesia untuk mengembangkan Sistem Pertukaran Karbon di Indonesia (Indonesian Timber Exchange System). Kami melihat negara lain lebih aktif mempromosikan industri kehutanan mereka," tambahnya.

Hutan Indonesia pada awal tahun 2018 telah disertifikasi sebesar 3,3 juta hektar are yang menjadi bukti bahwa hutan yang dikelola dengan baik juga dapat diimplementasikan di Indonesia dengan usaha penuh dari berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan.

Adanya pengelolaan hutan yang tersertifikasi sesuai dengan Rencana Strategis Global FSC 2015-2020 yang merupakan katalisator utama dalam penguatan komitmen pengelolaan hutan dan transformasi pasar yang lebih baik, menggeser tren hutan global untuk pemanfaatan berkelanjutan, konservasi, serta pemulihan untuk mencapai komitmen ‘Hutan Untuk Semua Selamanya’. 

"Saat ini ekspor produk kayu tidak masuk dalam segmen utama komoditas ekspor, namun kami menyadari fakta bahwa hutan yang menghasilkan kayu untuk produk ini mewakili sebagian besar wilayah nasional kami, dan penting untuk penyediaan lapangan kerja, konservasi keanekaragaman hayati, dimana penggunaan yang bijak dari setiap pihak dapat membantu mengurangi emisi karbon dan sebaliknya, hutan ini dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar dan juga berkontribusi pada target mitigasi perubahan iklim nasional pemerintah Indonesia. Dengan adanya sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang dipromosikan dalam acara perdagangan ini, kami berharap hal ini menjadi platform terbaik bagi produsen dan pembeli dalam mencari produk kayu yang bukan hanya terbaik namun juga resmi untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi produk kayu Indonesia," ungkap Tuti Prahastuti, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.