47.950 Data Kependudukan Warga Makassar akan di Blokir

47.950 Data Kependudukan Warga Makassar akan di Blokir
Pemerintah Kota Makassar akan memblokir 47.950 data kependudukan warga Makassar yang belum terekam dalam sistem kependudukan dan catatan sipil.

KabarMakassar.Com --- Pemerintah Kota Makassar akan memblokir 47.950 data kependudukan warga Makassar yang belum terekam dalam sistem kependudukan dan catatan sipil. Ancaman tersebut dikeluarkan pemerintah terkait masih adanya sejumlah warga yang enggan melakukan perekaman eKTP. Pasca pemblokiran, warga akan sulit  mengurus dokumen resmi. Untuk itu warga diminta segera melakukan perekaman eKTP di lokasi yang disiapkan pemerintah.  

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Aryati Puspasari saat ditemui KabarMakassar mengatakan jika di Kota Makassar tercatat masih ada 4,5% atau sekitar 47.950 orang dari 983.000 total wajib ektp yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Kalau diliat dari data kita masih ada 4,5 persen wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik," ungkapnya. Senin (26/2).

Menurut Aryati ada dua alasan utama perekaman eKTP di Makassar belum tuntas. 

Pertama, orang yang belum melakukan perekaman sudah meninggal, akan tetapi tidak dilaporkan atau tidak ada laporan yang masuk ke Disdukcapil dan kedua, orang yang belum melakukan perekaman E-KTP, disinyalir sudah berpindah domisili tetapi tidak melapor.

"Biasayan masyarakat belum merasakan bahwa  e-KTP itu penting, jadi masih banyak yang acuh" tutup Aryati.

Sebagai langkah preventif pemerintah kota Makassar, Disdukcapil akan menambah jumlah titik layanan eKTP di PTSP, di Kantor Dukcapil dan 15 Kecamatan.

 

Penulis : Isak Pasa'buan

Editor : Redaksi