Forsospolmas: Giring Camat Berpolitik Praktis Terkesan 'Abuse of Power'

Forsospolmas: Giring Camat Berpolitik Praktis Terkesan 'Abuse of Power'
Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN.

KabarMakassar.com -- Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN sangat menyayangkan dan menyesalkan sikap mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo 'menggiring' para camat se-kota Makassar masuk dalam wilayah politik praktis mendukung salah satu paslon pilpres 2019.

Padahal para camat sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus netral sesuai dengan aturan, baik yang diatur dalam undang undang pemilu/pilkada maupun undang undang ASN itu sendiri.

"Seharusnya SYL, sebagai mantan Gubernur dan pamong senior, tidak sepantasnya melakukan sikap dan tindakan seperti itu, karena selain memahami regulasi, juga bisa merusak citra serta jati diri SYL sebagai seorang pamong senior yang selama ini dianggap memiliki segudang pengalaman di pemerintahan," tegas Baso.

Lebih jauh dijelaskan, para camat se kota Makassar yang ikut berpolitik praktis, selain mendapat sanksi sesuai undang undang pemilu, juga harus dikenakan sanksi sesuai dengan undang undang ASN, bahkan jika dianggap merusak tatanan pemerintahan, bisa dilakukan pencopotan dari posisinya sebagai aparatur sipil negara.

Forsospolmas juga menyoroti sikap dari Walikota Makassar Danny Pomanto yang memberikan respon berlebihan, bahkan akan memberikan bantuan hukum kepada para camatnya yang melanggar aturan sebagai seorang ASN.

"Sebagai seorang  walikota, harusnya jangan terburu buru memberikan penyikapan sebelum mengetahui secara persis dan jelas apa yang dilakukan bawahannya. Apalagi serta merta ingin memberikan pendampingan hukum. Jangan sampai terkesan terjadi abuse of power," tegas Baso.

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar