SK Pensiun 2016, Dipecat 2018, Forsosmas: Walikota Makassar Harus Berikan Klarifikasi.

SK Pensiun 2016, Dipecat 2018, Forsosmas: Walikota Makassar Harus Berikan Klarifikasi.
Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Pusat Makassar, MS Baso DN.

KabarMakassar.com -- Sebuah kejadian aneh bin ajaib yang baru kali pertama terjadi, seorang pensiunan PNS Pemkot Makassar bernama Amri Indar BA yang telah mendapatkan SK Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara tertanggal 21 Juni 2016, tiba-tiba mendapatkan SK Pemecatan dari Walikota Makassar tertanggal 31 Desember 2018, tanpa adanya pembatalan SK Pensiun dari BKN.

"Ini sebuah kesalahan fatal, seseorang yang telah lama menjalani masa pensiun yang secara otomatis bukan lagi sebagai ASN, tiba tiba diberhentikan dengan tidak hormat. Masa seseorang yang berstatus pensiun, diberhentikan lagi. Betul-betul aneh dan ajaib," tegas Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Pusat Makassar, MS Baso DN.

Menurut Baso, jika memang yang bersangkutan sebelum mendapatkan SK Pensiun melakukan sebuah kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, maka pasti tidak akan pernah mendapatkan SK Pensiun.

Selain itu, andaikata terdapat kekeliruan dalam penerbitan SK Pensiun yang bersangkutan, harusnya SK Pensiun tersebut harus dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara melalui gugatan, karena keputusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah, maka yang berhak membatalkan adalah Pengadilan PTUN.

"Jangan ada abuse of power atau Penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk "malfeasance in office" atau "pelanggaran resmi," adalah tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi, yang mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi," tegas Baso.

Dengan kejadian tersebut, pihaknya mendesak Walikota Makassar untuk segera melakukan klarifikasi dan memanggil Badan Kepegawaiannya menjelaskan sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pihak pihak yang telah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Jika dalam penerbitan surat keputusan tersebut terjadi kesalahan, maka semua pihak pihak bisa dituntut dan mendapat sanksi hukum," jelas Baso.

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar