Bentuk Kerjasama Pemprov Sulsel Terkait PRK

Bentuk Kerjasama Pemprov Sulsel Terkait PRK
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro

KabarMakassar.com -- Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan kerjasama Pembangunan Rendah Karbon (PRK), dimana didalamya terdapat empat fokus utama dalam kerjasama tersebut diantaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK di Provinsi Sulawesi Selatan, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kerja sama dengan swasta.

Fokus kerjasama Pemprov Sulsel tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro saat memberikan sambutannya dalam penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementeriaan PPN/Bappenas dengan Provinsi Sulawesi-Selatan tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK) bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Selasa (12/2), di Makassar.

Menteri Bambang mengatakan, Sulsel adalah provinsi pertama yang menandatangani Nota Kesepahaman terkait PRK. Dalam konteks penurunan emisi, Pemerintah Provinsi Sulsel juga telah menunjukkan komitmen yang baik dengan menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 59 tahun 2012, serta mengintegrasikan kegiatan perubahan iklim ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMiD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023. 

"Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan dan pelaporan RAD-GRK. Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 5,6 persen dari business as usual pada 2030 utamanya di bidang berbasis lahan, energi, dan pengelolaan limbah. Tentu saja upaya ini sangat penting dan menjadi landasan yang sangat baik bagi pelaksanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon di daerah," jelas Menteri Bambang.

PRK adalah platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui
kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi SDA. 

Kegiatan PRK diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan daya tampurg SDA dan lingkungan,
termasuk tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan.

Apabila carrying capacity tidak dijaga dengan baik, Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan suatu waktu dapat secara signifikan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan merugikan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas
berupaya mengarusutamakan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"PRK sangat saya dorong untuk menjadi salah satu basis utama pembangunan Indonesia di masa mendatang. Dalam RPJMN 2020-2024, saya mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang mengantikan energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi perta tanian, serta efisiensi pemanpaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan akan terus ditingkatkan," jelas Menteri Bambang.

Pada akhir sambutannya, Menteri Bambang mendorong komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh Pemerintah Provinsi di indonesia untuk mendukung PRK. 

"Saya memandang perencanaan PRK ini harussegera disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan, teruta Pemerintah Provinsi dengan melibatkan seluruh instansi, SKPD dan segenap jajarannya dalam mendukung agenda PRK ini. Untuk itu, kami berinisiatif untuk melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif dengan Pemerintah Provinsi. Beberapa provinsi akan menjadi percontohan, dan tentu saja kami harapkan dapat segera dikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia," pungkas Menteri Bambang.

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar