Komunitas Driver Ojek Online Demo, Protes Peraturan Menteri Perhubungan

Komunitas Driver Ojek Online Demo, Protes Peraturan Menteri Perhubungan
Komunitas Ojol di Makassar melakukan aksi unjuk rasa di CCC Makassar, Senin (11/2).

KabarMakassar.com -- Ratusan driver ojek online yang tergabung dalam aliansi ojek online (grab/gojek) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung CCC Kota Makassar, jalan Metro Tanjung Bunga Makasar, Senin (11/2).

Mereka melakukan aksi terakit dengan isu Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor, dimana yang dirumuskan oleh tim 10 di Jakarta. 

Tim 10 merupakan tim yang terdiri dari Organisasi Angkutan Darat (Organda), para stakeholder, aplikator serta aliansi pengemudi ojek online. Mereke bertindak sebagai penggagas dan mewakili pemikiran para pengemudi ojek online seluruh Indonesia.

Namun hal Peraturan Menteri tersebut diprotes sejumlah Ojol di Makassar, Muhidin selaku koordinator dari komunitas SPARTAN mengatakan, 

Hasil rumusan aturan baru tersebut tidak hanya cacat hukum tapi mencederai hak-hak fundamental para driver ojol sebagai mitra langsung dari pihak aplikator.

"
Muatan-muatan di aturan dalam draft yang beredar, tidak sepenuhnya menggambarkan medan, situasi dan representasi kondisi sosial di Makassar, karena draft tersebut di susun oleh tim yang sepenuhnya semua berasal dari luar makassar tanpa melibatkan langsung mitra yang ada di sini, kata Muhidin.

Sementara itu pihak aplikator juga mengeluarkan kebijakan baru sistem 8 jam kerja dan penurunan insentif yang tidak hanya merugikan mitranya dan sangat tidak manusiawi. 

Dalam tuntutan para mitra, berharap pihak pemerintah dan aplikator dalam mengeluarkan kebijakan mempertimbangkan hak-hak dasar tentang kesejahteraan mitra entah itu di lihat dari aspek kondisi sosial kota Makassar atau ekspektasi masa depan para mitranya.

"Ka anne bisni ojolka, tena na eksis punna teai mitrana na dipacinikang,"kata Ahamadi salahsatu Ojol yang berunjuk rasa menggunakan bahasa Makassar.

Ahmadi mengatakan jika bisnis ojol tidak bakalan besar dan tumbuh pusat kalau bukan mitranya, ini yang harus dilihat para perusahaan aplikasi ojol. 


Untuk diketahui sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) terkait perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor berbasis aplikasi pada Maret 2019.

Dimana penyusunan regulasi ini didasari UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di dalam pasal 22. Aturan ini menyatakan bahwa Kementerian dapat mengeluarkan suatu Peraturan Menteri sepanjang sudah ada aktivitas di masyarakat tapi belum ada aturannya. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan, ada tiga aspek yg diutamakan yaitu tarif, suspend, dan keselamatan yang akan dibuatkan normanya. 

"Ada indikator tarif untuk dijadikan landasan penentuan tarif. Dalam penentuannya pun, kami (Kemhub) akan melakukan kajian akademis serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri),” ungkap Budi beberapa awal Januari 2019 lalu.

Dalam aturan tersebut  ada entitas khusus dibutuhkan untuk masalah suspend dan hal itu memerlukan kerja sama dengan pihak aplikator. Sementara, untuk perihal kemitraan pemerintah berharap ada proses face to face antar aplikator dengan mitra sehingga tidak semua prosesnya dilakukan by system. 

Kemenhub menyatakan hal ini penting dilakukan sehingga tata cara dan kode etik dapat disampaikan dengan baik dan jelas.
 
Sementara itu, untuk memenuhi aspek keselamatan, pemerintah mengharuskan pengemudi menggunakan jaket dan sepatu. Hal tersebut diakui sangat penting karena sepeda motor paling rentan mengalami kecelakaan, maka dibutuhkan pakaian lengkap yang dapat melindungi pengemudi dan penumpang sepeda motor.
 

Penulis : Mirwanto

Editor : Fritz Wongkar