RPJMD Sulsel, Prioritas Pariwisata-Maritim Masih Minim

RPJMD Sulsel, Prioritas Pariwisata-Maritim Masih Minim
Anggota Pansus Ranperda RPJMD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis saat memberikan penjelasan dalam rapat komisi di gedung DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makasssr.

KabarMakassar.com -- Sektor kepariwisataan dan kemaritiman yang menjadi fokus Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan belum menjadi program prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan lima tahun mendatang.

Penyusunan Ranperda RPJMD Periode 2018 - 2023 ini, kata Legislator Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis belum sesuai dengan Visi Misi yang dituangkan Gubernur Nurdin Abdullah saat terpilih pada Pilgub lalu.

"Sektor kepariwisataan dan kemaritiman rupanya belum menjadi keunggulan utama dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJMD 2018-2023. Sebagaimana mana diketahui bahwa RPJMD ini sebagai uraian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada pilkada yang lalu," kata Januar Jaury saat dikonfirmasi Rabu, 6 Februari 2019.

Januar menilai penyusunan draft Ranperda RPJMD 2018-2023 dalam tataran lima misi dan lima program seharusnya terurai secara konkret dalam penjabaran pembangunan selanjutnya selama lima tahun. Penjabaran itu juga seharusnya sesuai dengan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulsel 2005 -2025.

"Apapun keadaan rancangan RPJMD yang diajukan Pak Gubernur. Itu tugas kita dalam tatanan kewenangan dan kemitraan di segmen legislatif. Kita harus bisa mengolah, menyempurnakan serta mengakurasi produktifitas program Sulsel selama lima tahun mendatang," urainya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Ranperda RPJMD ini mengaku hal yang paling fundamental dari semua misi dan program adalah kecukupan dan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah.

"Kami tengah melakukan akurasi target-target pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 7 persen per tahun. Pencapaian ini masih diatas rata-rata nasional. Seharusnya sejalan paralel dengan potensi pendapatan termasuk yang terdapat di sektor pariwisata dan kemaritiman," ucapnya.

Dia berharap ketimpangan, pemerataan hingga kesenjangan yang terjadi dalam kemasyarakatan Sulsel bisa direduksi.

Apalagi, lanjutnya secara geographis, Sulsel cukup strategis sebagai hub distribusi barang dan jasa, Seharusnya potensi ini menjadi karunia tersendiri dalam menjaga volume perputaran uang khususnya di regional sulsel

"Pemerintah harus hadir untuk memperkuat perputaran uang tersebut agar merata dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di titik-titik daerah yang potensial," ungkapnya.

Januar juga menilai kebijakan pengembangan sektor kepariwisataan daerah termasuk pembangunan rest area masih membutuhkan pertimbangan yang matang

"Dampak sosial ekonomi di sekitar keberadaan rest area dikhawatirkan akan mematikan fasilitas yang sama seperti fungsi SPBU di sepanjang pesisir barat menuju Utara dan Selatan jazirah pulau Sulawesi.

Pembangunan rest area dalam prinsip kepariwisataan hanya simpul untuk konsolidasi ke destinasi utama di sekitarnya. "Sebaiknya pemerintah provinsi bisa menghadirkan produk wisata yang kompetitif. Produk ini sebagai penguatan keterbatasan otonom kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran dan resource dalam memoles produk memiliki daya saing pasar," kata dia.

Dia juga mendesak pemerintah provinsi memberikan perhatian serius dalam upaya pengembangan strategi promosi dan pemasaran paket wisata daerah yang variatif.

"Keseluruhan upaya itu memerlukan perhatian secara berjenjang dan terukur yang akhirnya di implementasikan pada peningkatan kunjungan wisatawan yang diikuti daya belanja wisatawan yang langsung terserap di masyarakat.

Selain itu, kata dia segmen kemaritiman juga perlu mendapat perhatian yang serius. Apalagi Sulsel memiliki garis pantai sekitar 1.900 km lebih, 300 lebih pulau-pulau hingga populasi penduduk yang berdomisili di pesisir mencapai 60 persen.

"Belum lagi kewenangan pengelolaan laut hingga12 mil laut. Dengan tantangan geographic ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi untuk menjaga daya produksi laut bagi masyarakat pesisir dan kepulauan," ucapnya.

Menurutnya Pemerintah Provinsi seharusnya memanfaatkan kewenangan dalam mengawasi dan mengontrol pemanfaatan sumber daya kemaritiman yang masuk dalam otonomi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Penulis :

Editor : Redaksi