Wonder Nande Minta Saat Ahok Bebas jadi Ketua KPK

Wonder Nande Minta Saat Ahok Bebas jadi Ketua KPK
Sejumlah Wonder Nande atau ibu-ibu rela menunggu detik-detik bebasnya Ahok sejak subuh hari. (Suara.com/Walda Marison)

KabarMakassar.com -- Jelang bebasnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dari tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Beberapa warga yang mengaku dirinya sebagai Ahoker berkumpul dan menanti keluarnya mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Kamis (24/1).

Dikutip dari Suara.com jika para Ahoker dari kelompok Wonder Nande, (Nande dalam Bahasa Batak Karo berarti Ibu) yang sejak subuh tiba di Mako Brimob Kelapa Dua tersebut berharap agar BTP bebas jadi Ketua KPK.

Salahsatu anggota Wonder Nande, Dewi berharap jika saat BTP bebas bisa menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosok nya yang tegas dinilai cocok untuk mendukung komisi antirasuah tersebut.

"Maunya jadi ketua KPK. Sekarang kan persoalan kita cuma korupsi. Karena beliau berani dan tegas makanya kita yakin pak Ahok bisa jadi ketua KPK," katanya.

Ia mengaku bersama Wonder Nande lainnya sejak subuh pukul 04:00 WIB tiba di Mako Brimob, dan mengaku berangkat dari Cengkareng, Tangerang dengan menyewa transportasi online.

"Kami dari Cengkareng dan sudah di sini sampai pagi. Hanya mau melihat pak Ahok bebas ," ujar salah satu kelompok Wonder Nande, Dewi Sembiring di depan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok.

Ahok dinyatakan bebas murni dari dua tahun masa tahananya. Dia ditahan karena kasus penistaan agama saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selama masa tahanan, Ahok telah mendapat remisi Natal 2017 selama 15 hari dan remisi umum 17 Agustus 2018 selama dua bulan. Dengan total remisi yang didapat tiga bulan 15 hari. Jika diperhitungkan sejak tanggal penahanan 9 Mei 2017, maka Ahok akan bebas pada 24 Januari 2019.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP tentang Remisi. (Sumber: Suara.com kolaborasi KabarMakassar.com).

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar