Forsospolmas: Wakil Kepala Daerah Bukan Decision Maker

Forsospolmas: Wakil Kepala Daerah Bukan Decision Maker
Peneliti dari Forum Pemerhati Sosial Politik dan Kemasyakatan (Forsospolmas) Sulsel, Thareq Dwi Ch Umam

KabarMakassar.com -- Undang Undang No 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66  berbunyi, wakil kepala daerah pada level provinsi adalah wakil gubernur mempunyai tugas membantu kepala daerah. 

Jika merunut dalam regulasi dan aturan tersebut, jelas terkandung makna wakil kepala daerah adalah 'pembantu' kepala daerah dan bukan sebagai decision maker atau pengambil kebijakan.

Peneliti dari Forum Pemerhati Sosial Politik dan Kemasyakatan (Forsospolmas) Sulsel, Thareq Dwi Ch Umam, menegaskan, wakil kepala daerah perlu membaca, mempelajari serta memahami ketentuan dari undang undang tersebut, agar dalam menjalankan roda pemerintahan tetap berada dalam 'koridor' dan sesuai tugas dan fungsinya.

"Wakil kepala daerah itu bukan decision maker, tapi membantu kepala daerah dalam hal berjalannya roda pemerintahan dan tufoksinya di bidang pengawasan," jelas Thareq.

Lebih jauh dijelaskan, agar hubungan dan harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan baik, kiranya wakil kepala daerah fokus saja dibidang pengawasan sesuai dengan tufoksinya, kecuali ada pendelegasian kewenangan atau tugas tambahan dari kepala daerah kepada wakilnya.

"Kalau semua pihak memahami tugas dan fungsinya, maka pasti tidak terjadi disharmonisasi," tegas Thareq.
 

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar