Pemeriksaan Medis Korban Perkosaan Tidak Ditanggung BPJS

Pemeriksaan Medis Korban Perkosaan Tidak Ditanggung BPJS
Ilustrasi

KabarMakassar.com -- Keluarga seorang anak yang merupakan warga kota Makassar mengeluhkan beban biaya pemeriksaan kondisi kesehatan anak perempuannya (berusia 17 tahun) yang merupakan korban pemerkosaan.

Menurut Ibu korban, ia mendatangi Rumah Sakit Mitra Husada untuk memeriksakan fungsi pendengaran dan kondisi kandungan anaknya yang hamil akibat diperkosa pamannya setelah dirujuk oleh Puskesmas Kassi kassi berdasarkan rujukan layanan P2TP2A.

Ibu korban mengeluhkan besarnya biaya pemeriksan yang harus ia tanggung padahal ia sudah menunjukkan kartu Indonesia Sehat (KIS) anaknya yang juga seorang Tuli, kepada pihak rumah sakit dan sebelumnya Puskesmas Kassi kassi yang memberikan rujukan ke Rumah Sakit Mitra Husada sesuai prosedur rujukan BPJS.

"Anak saya sudah jadi korban perkosaan dan kami orang miskin, masih juga dibebani biaya pemeriksaan kesehatan"

Ujar ibun korban pemerkosaan.

Siti Fauziah, mewakili manajemen RS Mitra Husada Makassar menyampaikan bahwa pihak rumah sakit tetap akan mengenakan biaya pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien rujukan yang merupakan korban perkosaan maupun korban tindak kriminal lainnya karena BPJS tidak akan menanggung klaim pembayaran pasien dengam kategori tersebut.

Siti Fauziah menjelaskan bahwa meskipun keluarga korban mengantongi kartu KIS/BPJS, namun jika merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tertanggal 18 September 2018 (tentang jaminan Kesehatan, red), maka pihaknya tetap akan membebankan biaya terhadap pasien.

Perpres ini menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang undangan merupakan jenis manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS (pasal 52, red).

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Tenri A. Palallo menyampaikan kekecewaannya.

"Jika tidak ditanggung oleh BPJS, lantas siapa yang harus menanggung biaya pemeriksaan korban. Kalau demikian, Dinas PPA besok besok akan membuka bantuan donasi sumbangan dari masyarakat untuk pemeriksaan korban perkosaan."

Kuasa hukum dan pendamping korban dari PerDIK, Fauziah Erwin menyesalkan aturan dan miskoordinasi yang sangat membebani dan menyulitkan keluarga dan korban Asusila.

"Anak dan keluarganya seperti sudah jatuh, dihantam batu lagi. Seharusnya negara membantu dan menjamin semua kebutuhan korban perkosaan dalam proses hukumnya bukan malah menyulitkan dengan aturan dan birokrasi yang rumit, apalagi korban masih berumur anak dan merupakan keluarga miskin penerima PKH. Siapa sebenarnya yang menanggung  biaya pengobatan korban perkosaan?" ujarnya.

Lebih lanjut Fauziah Erwin, pengacara dari PerDIK juga menyesalkan peraturan yang dibuat presiden yang tidak berpihak pada upaya terbaik pada pemulihan trauma korban antara lain biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Selain itu, Ia menilai koordinasi antara lembaga masih buruk terkait penanganan korban perkosaan terbukti dari tidak tersosialisasinya Peraturan Presiden ini kepada Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan serta instansi pemerintah terkait lainnya.

Dari informasi yang diterima PerDIK, besaran biaya pemeriksaan yang diminta oleh pihak RS.Mitra Husada yakni Obgin Rp. 600.000,- dan Pendengaran senilai Rp. 275.000,-. (Rilis)

Penulis : Redaksi

Editor : Fritz Wongkar