Ini Tanggapan Banggar DPRD Soal Usulan Pengadaan Payung & Baju

Fitriani Lestari

Ini Tanggapan Banggar DPRD Soal Usulan Pengadaan Payung & Baju

KabarMakassar.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulukumba menepis anggapan anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba yang menganggap usulan pengadaan payung dan baju tahun anggaran 2019 tidak rasional.

Menurut Kepala Bapenda Bulukumba, A Sufardiman, pengadaan payung dan baju ‎yang masuk dalam anggaran 2019 merupakan upaya untuk menarik perhatian masyarakat untuk menjadi peserta wajib pajak yang taat.

"Pengadaan baju dan payung yang kami usulkan kemarin itu sebetulnya bukan tidak rasional. Tapi itu salah satu upaya kami menarik minat masyarakat mengikuti sosialisasi tentang pajak," katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Desember 2018.

‎Meski demikian, Sufardiman mengaku jika pihaknya tidak mempermasalahkan usulan anggota Banggar untuk mengganti pengadaan baju dan payung menjadi pengadaan plang atau papan reklame untuk dijadikan media sosialisasi wajib pajak.

"Oleh karena itu saya kira ini tidak ada masalah, kami akan menyesuaikan dengan apa yang telah disepakati dengan Banggar. Karena secara subtansi tujuan kita agar masyarakat memperoleh informasi sadar pajak," ujarnya.

Sebelumnya, pada rapat pembahasan anggaran pokok tahun 2019. Sebagian besar anggota Banggar menilai jika usulan pengadaan baju dan payung dianggap tidak rasional untuk dijadikan media sosialisasi oleh Bapenda Bulukumba.

Dimana media sosialisasi menggunakan payung dan baju dianggap tidak akan memberikan efek kepada seluruh masyarakat. Sehingga Banggar mengusulkan agar Bapenda mengganti dengan media papan informasi agar bisa digunakan secara menyeluruh.

Anggota Banggar DPRD Bulukumba, H Safiuddin yang dimintai tanggapanya terkait tepisan Bapenda, menegaskan jika usulan pengadaan payung dan baju memang tidak rasional jika diperuntukan untuk para wajib pajak.

"Memang tidak rasional kalau hanya menggunakan baju sama payung. Itu juga bisa memicu kecemburuan sosial untuk wajib pajak lain karena jumlah yang disediahkan Bapenda hanya puluhan. Sementara wajib pajak yang ada itu ratusan ribu," tegasnya.

‎Safiuddin meminta agar Bapenda tidak menjalankan program yang hanya berdampak pada penggunaan anggaran yang sia-sia. Ditengah desifitnya anggaran daerah, Bapenda harusnya memikirkan untuk menjalankan program yang tepat guna.

"Sebaiknya bapenda memikirkan media sosialisasi wajib pajak yang lain seperti model papan reklame. Kalau medianya seperti itukan bisa dipasang dipusat-pusat fasilitas umum seperti dipasar, dll.," pungkasnya.

Penulis :

Editor :