Perusda
Bank SUlsel Bar

Tajuk: Jokowi & Kamisan Makassar

Kunker RI-01

on 15/2/18 Oleh Hendra N. Arthur
Tajuk: Jokowi & Kamisan Makassar
[Foto: Biro Pers Setpres]

KabarMakassar.com --- Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, setelah bertolak dari Ambon membuka Kongres HMI Ke-30 di kota itu.

Dalam kunjungan Presiden dan Ibu Iriana di Sulawesi Selatan didampingi lima Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Kelimanya yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Masing-masing pembantu Presiden ini akan mendampingi Jokowi melaksanakan dan menyelesaikan agenda kerja selama dua hari berada di Sulawesi Selatan.

Presiden RI dan rombongan dijadwalkan menyerahkan sebanyak 1.500 PKH dan 1.700 Kartu Indonesia Pintar (Kartu Indonesia Pintar) di Lapangan Syeh Yusuf Discovry Kabupaten Gowa.

Mengantisipasi curah hujan yang tinggi sepekan terakhir ini. Maka acara akan dipindahkan Balla Lompoa Gowa.

Masih rangkaian kegiatan di Kabupaten Gowa. Presiden RI dan rombongan juga akan mengunjungi lokasi padat karya atau pembangunan infrastruktur jalan yang terletak di Kecamatan Patallasang.

Kemudian pukul 11.30 Wita, Presiden RI dan rombongan santap siang di Rumah Makan Limbung di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

Salah satu agenda penting Presiden RI adalah pemberian sertifikat tanah sebanyak 5.000 sertifikat. 

Penyerahannya dilakukan di Lapangan Makkatang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.

Penerima sebanyak sertifikat tanah itu akan tersebar di 5 daerah diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto.

Agenda kunjungan Presiden RI ditutup di Kampus Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar guna menghadiri Forum Rektor se-Indonesia yang akan dihadiri sebanyak 1.474 Rektor. 

Ditengah kunjungan orang nomor satu negeri ini. Sekelompok lembaga bersama aktifis dan koalisi organisasi profesi jurnalis. Mereka kembali menggelar Aksi Kamisan Makassar ke-11 di depan monumen mandala Makassar.

Aksi yang sempat mendapat larangan dari Polda Sulsel dan Kodam ini tetap mereka pertahankan agar terus berjalan.

Aksi damai yang identik dengan payung hitam ini memang rutin dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman Makassar. Mereka akan menggelar poster dan berorasi terkait kebijakan pemerintah.

Koalisi bersama dalam aksi kamisan makassar ini menolak revisi draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Mereka menilai banyak peraturan yang akan membungkam kemerdekaan pers, demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam draft RUU KUHP itu.
 
Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya. 

Dalam aksi itu, mereka meminta penguasa negeri ini menghentikan seluruh upaya pengesahan RKUHP yang dianggap masih memuat banyak persoalan. 

Mereka juga mendesak pemerintah untuk manarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu. 

Tuntutan mereka juga mendesak pengambil kebijakan melibatkan seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait dengan pembahasan revisi RKUHP itu.

RUU KUHP, didesak kelompok koalisi itu harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa.

Akankah Presiden Jokowi yang kebetulan berada di kota Anging Mammiri mendengarkan aspirasi mereka. Ataukah kerumunan warga maupun para rektor yang sudah diatur sedemikian rupa jauh lebih penting. Entahlah...  (*)