DPRD Bulukumba Minta Satpol-PP Punya SOP

Fitriani Lestari

DPRD Bulukumba Minta Satpol-PP Punya SOP

KabarMakassar.com - DPRD Bulukumba meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bulukumba memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam menjalankan tugas. Hal ini untuk menghindari konflik saat menjalankan tugas dilapangan.

Ketua DPRD A Hamzah Pangki mengatakan insiden pemukulan terhadap mahasiswa dikantor Satpol PP Bulukumba beberapa waktu lalu akibat dari tidak adanya SOP yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan saling mengedepankan sikap ego.

"Harusnya Satpol PP punya SOP dalam menjalankan tugas. Jadi dari SOP itu, Satpol PP menjalankan tugas. Jangan nanti ada konflik baru sibuk menjcari dasar pembelaan,"Ketua Golkar Bulukumba itu, pada Rabu (28/11). 

Meski telah ada SOP turunan dari nasional dan tingkat provinsi, A Hamzah berharap SOP Satpol PP Bulukumba memiliki berisi muatan lokal atau menyesuaikan dengan kondisi kedaerahan. Sehingga dalam menjalankan tugas penertiban, Satpol PP tidak mudah dibenturkan.

"Satpol PP itukan bekerja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) Jadi sangat perlu adanya SOP. Kalau tidak punya SOP itu sangat rawan untuk dibenturkan, apalagi itu hanya perintah individu bukan kedinasan," terang Ketua DPD II Partai Golkar Bulukumba ini.

Sebelumnya oknum anggota Satpol PP Bulukumba diduga telah melakukan penganiayaan terhadap aktivitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba, Alif Akbar. Pemukulan tersebut terjadi saat mahasiswa HMI melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan audiens di kantor Satpol PP Jalan Jend Sudirman, Selasa 30 Oktober 2018 lalu.


"Dalam SOP nantinya harus memasukan kearifan lokal agar tidak ada lagi bentrokan antara masyarakat dengan Satpol PP. Ini kan demi keamanan dan ketertiban umum dalam menegakan Perda," tembah A Hamzah.

Sementara itu, Kepala Satpol PP (Kasatpol) Andi Baso Bintang yang dikonfirmasi mengakui jika pihaknya belum memiliki SOP secara lokal untuk menjadi acuan. 
Melainkan hanya menganut SOP yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"SOP yang kita ikuti itu SOP nasional dan SPO yang dikeluarkan pemerintah provinsi, itu yang kami gunakan selama ini," ungkapnya.

Meski demikian, Andi Baso mengaku akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Bulukumba untuk Satpol PP agar SOP yang digunakan berisi muatan lokal dan kearifan lokal demi menghindari hal-hal yang bisa merugikan Satpol PP.

"Memang harus dibuat secara fesifik, karena memang Bulukumba belum punya SOP sendiri. Ini juga demi penertiban administrasi internal kami," pungkasnya.

Penulis :

Editor :