Perusda
Bank SUlsel Bar

LPRI: Usut Tuntas Keretakan Jembatan Kaca Buntu Burake

on 10/7/18 Oleh Redaksi
LPRI: Usut Tuntas Keretakan Jembatan Kaca Buntu Burake
Keretakan jembatan kaca yang ditutupi spanduk di kawasan obyek wisata Patung Yesus Mmberkati Buntu Burake pada Selasa, 10 Juli 2018.(Foto: KabarMakassar.com)

KabarMakassar.com -- Keretakan jembatan kaca di kawasan obyek wisata Patung Yesus Mmberkati Buntu Burake, Tana Toraja mendapat berbagai respon dari masyarakat tanpa terkecuali dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LSM LPRI) pada Selasa, 10 Juli 2018.

Dari pantauan Redaksi KabarMakassar.com, sejak selesai dikerjakan pada awal tahun 2018 lalu, jembatan dengan ketinggian 1.700 meter tersebut belum difungsikan hingga kasus keretakan jembatan ditemukan Redaksi KabarMakassar.com pada Senin, 9 Juli 2018 lalu.

"Belum difungsikan jadi belum ada beban diatas, tapi sudah mengalami keretakan. Kami mendesak penegak hukum bersama BPKP untuk turun melakukan audit terhadap jenis pekerjaan ini," ungkap Rasid Mappadang, ketua LSM LPRI.

Diketahui, jembatan kaca setebal 25.5 milimeter ini menggunakan anggaran APBD Tana Toraja tahun 2017 senilai Rp 3,9 miliar dan dikelola oleh kontraktor pelaksana PT. Mari Bangun Persada Spesialis.

LSM LPRI mulai menyoroti kasus lambatnya pengoperasian jembatan kaca semenjak Kepolisian Daerah (Polda Sulsel) melakukan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kasus konstruksi wisata religi Buntu Burake (Patung Yesus Memberkati).

"Saya baca di media beberapa waktu lalu, ada berita yang menyatakan bahwa Kepala Dinas PUPR Tana Toraja diperiksa di Polda Sulsel. Kalau memang itu benar, saya minta penegak hukum jangan berhenti memeriksa yang bersangkutan, bisa saja retaknya jembatan ini memiliki pengaruh yang sama," jelas Rasid Mappadang.

Perlu diketahui, sebelumnya Kepala Dinas PU Tana Toraja, YD Pamara dengan tegas kepada KabarToraja.com membantah jika diperiksa Polda Sulsel terkait kasus konstruksi obyek wisata Buntu Burake dengan dalih jika yang terlibat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tidak berhubungan dengan Dinas PUPR, namun pada 5 April 2018 tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel membenarkan jika Kepala Dinas PUPR, Kabupaten Tana Toraja, YD Pamara diperiksa terkait dengan kasus konstruksi wisata religi Buntu Burake yang hingga saat ini belum selesai.