Perusda
Bank SUlsel Bar

Majene berhak 50 % Bagian PI Sulbar di Blok Sebuku

on 20/6/18 Oleh Fritz Wongkar
Majene berhak 50 % Bagian PI Sulbar di Blok Sebuku
Muh Yusuf Saleh [Dok: Pribadi]

KabarMakassar.com -- Bahwa untuk blok Migas wilayah Sebuku dan West Sebuku. Hak Participating Interest & DBH untuk pemerintah provinsi tsb dibagi dua masing masing 50 %, demikian juga untuk tingkat kabupaten yaitu kabupaten Kota Baru dan kabupaten Majene...."

Saya tengah menikmati santap sahur di Majene, saat membaca polemik tentang bagi hasil Participating Interest atau PI di salah satu group WA. 

Merasa terpanggil untuk menjelaskan, karena terlibat aktif mendampingi  Pansus perda pendirian Sebuku Energi Malaqbi yang akan menerima hasil PI tersebut. Maka menyempatkan diri menulis catatan ini, setibanya di Mamuju dari  kota Makassar pagi ini.

 Untuk menerima PI, pemerintah daerah di wajib kan untuk mendirikan BUMD yang disahkan melalui perda. Hal ini diatur pada permen ESDM no 37 tahun 2016, yang mengatur khusus tentang PI. Peraturan menteri ini adalah turunan dari Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2004,yang telah dirubah dengan PP bo 55 tahun 2009 perihal Hulu Migas. 

Sebelum lahirnya permen ini, dua pemerintah provinsi masing masing Kalsel dan Sulbar, memperebutkan wilayah Lerek Lerekang , di mana blok Migas Sebuku berada.  Pada tahun 2011 keluar permendagri no 43 yang menyatakan Lerek Lerekang adalah bahagian wilayah Sulawesi Barat. 

Pemerintah  Kalimantan Selatan lalu menggunggat, dan memenangkan gugatan dengan lahirnya permendagri no 53 tahun 2014, yang menyatakan Lerek lerekang atau Lari Larikan masuk dalam wilayah Kalimantan Selatan. 

Wakil presiden menjadi juru damai kedua wilayah provinsi ini, dengan menanda tangani MOU. Kesepakatan yang dibuat tahun 2015 itu, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM. Kedua gubernur menanda tangani kesepakatan untuk membagi masing masing 50 persen kepemilikan 10 persen PI yang ditawarkan. Dalam notulensi MOU juga disebutkan, "..... Bahwa untuk blok Migas wilayah Sebuku dan West Sebuku. Hak Participating Interest & DBH untuk pemerintah provinsi tsb dibagi dua masing masing 50 %, demikian juga untuk tingkat kabupaten yaitu kabupaten Kota Baru dan kabupaten Majene...."

Lokasi blok Sebuku yang berada di atas 12 mil laut masing masing provinsi, sesungguhnya menempatkan blok ini dalam pengelolaan pemerintah Pusat. Bukan lagi menjadi kewenangan provinsi yang dibatasi 12 Mil ke bawah.  Namun kesepahaman di atas mengatur untuk membagi rata pada kedua wilayah, termasuk di dalamnya pembagian yang sama untuk kedua kabupaten yakni Kota Baru di Kalsel, serta Majene di Sulawesi Barat.

Meskipun pembagian umum diatur dalam permen ESDM no 37 tahun 2016, dengan melihat resevoir cadangan minyak . Seperti yang terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, DKI dan beberapa kabupaten yang membagi PI berdasarkan reservoir cadangan tersebut.  Namun MOU yang ditandatangani kedua gubernur serta disaksikan oleh Wapres, Mendagri dan menteri ESDM, sangat jelas pembagian hasil PI ini, termasuk kedua kabupaten yang disebut di atas.

DPRD Sulawesi Barat baru saja mensahkan perda pendirian Perumda Sebuku Energi Malaqbi, demikian juga dengan DPRD Kalsel yang telah terlebih dahulu mensahkan perda pendirian Perumda Sebuku Bergerak . Kedua perumda ini akan ditunjuk masing masing gubernur sebagai penerima PI.  Setelah mendapat surat Gubernur tersebut, maka SKK Migas wajib menawarkan PI 10 persen kepada Perumda dalam 60 hari, selanjutnya perumda menyatakan kesediaan , lalu melakukan due diligence atau data room untuk mengakses data.

Setelah melalui proses yang diatur oleh Permen ESDM tentang PI tersebut, maka pemerintah daerah akan mendapatkan dua sumber penghasilan dari Migas,yakni di hilir dan di hulu. Di hilir terlebih dahulu diatur melalui Dana Bagi Hasil Minyak, yang diatur dalam UU no 33 tahun 2004. Di mana bagian Pemerintah Daerah adalah 15,5 % dan pemerintah pusat 84, 5 %. 

Sementara bagi hasil dengan kontraktor untuk minyak adalah 85 persen pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor ,dan 30 : 70 persen untuk Migas.
Dari 15,5 persen bagian pemerintah daerah , diatur dengan rincian sebagai berikut : 0,5 persen untuk alokasi pendidikan. 3 persen untuk provinsi, 6 persen untuk kabupaten di mana minyak berasal, dan 6 persen dibagi untuk kabupaten lainnya di dalam provinsi Sulawesi Barat. 

Sementara dari Hulu, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk memperoleh participating interest 10 persen  seperti pembahasan diatas.
Dengan adanya participating interest ini,maka akan menambah penghasilan daerah dari dua sisi. Bila bagian kontraktor lebih besar, maka pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan penghasilan dari PI, sementara jika bagian pemerintah lebih besar.  

Maka penambahan penghasilan dari Dana Bagi Hasil.

Saat ini merebak wacana,untuk menerapkan pola bagi hasil yang baru, yakni dengan menggunakan sistem Gross net. Saat ini kita menggunakan recovery cost. Dengan sistem ini,meskipun nampaknya bahagian pemerintah lebih besar,namun ada kewajiban mengembalikan biaya investasi melalui pengurangan produksi bahagian kita. 

Sementara dengan sistem yang baru.

 Dengan perhitungan Gross Nett, maka pembagian minyak dan gas hampir merata antara pemerintah dan kontraktor. Bobot perhitungan mengacu pada tiga faktor utama. Pertama , bila eksplorasi jauh ke lepas pantai maka gross ke kontraktor lebih besar, demikian juga dengan kedalalaman eksplorasi. 

Namun jika harga minyak dunia naik,maka gross lebih besar pada bahagian pemerintah. 

Beberapa informasi tentang blok Sebuku sendiri, bahwa telah ditandatangani kesepakatan sewa oleh pemerintah dan PT Mubadalah selama 20 tahun, yakni sejak tahun 2007 hingga 2027. PT Mintalah sendiri, terdiri atas tiga pemegang saham masing masing Pearl Oil, perusahaan Dubai yang memegang kendali 70 persen saham, South Impac Makassar 15 persen, dan Total P& E 15 persen. 

PT. Mubadalah sendiri telah berproduksi sejak tahun 2013 lalu, dan perusahaan ini telah menanda tangani kontrak pembelian Gas dengan PT Pupuk Kaltim untuk tahun 2009 hingga 2024. Data pembelian gas PT Pupuk Kaltim dalam laporan keuangan pada tahun 2015 sebesar 7,9 T dan pada tahun 2016 sebesar 6,3 T. PT. Mubadalah dalam melayani PT Pupuk Kaltim menarik pipa gas sejauh 312 km , menuju pipa gas Senipah Balikpapan untuk selanjutnya ke  Bontang. 

Selamat jelang buka puasa, selamat menantikan hasil Migas blok Sebuku. [Muh Yusuf Saleh]