Kabar Makassar

Penambahan Luas Lahan, Masih Jadi Kendala Kereta Api Sulsel

Infrastruktur Sulsel

  • Rubrik : Umum
  • Penulis : Nur Fadhila Sofyan
  • Terbit : 1 pekan, 6 hari lalu
Penambahan Luas Lahan, Masih Jadi Kendala Kereta Api Sulsel
Ilustrasi. (Ist)

KabarMakassar.com -- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola program strategis nasional dan Program Prioritas Daerah Bidang Perumaham, Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kawasan Permukiman, Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pertanahan.

Berbicara tentang status kereta api Makassar - Pare-Pare yakni tahap perencanaan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulsel dan beberapa dokumen perencanaan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Timur, Direktorat Jenderal Perkerataapian, Kementerian Perhubungan.

Saat ini tahap persiapan pengadaan tanah telah dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah pemerintah Provinsi Sulsel. Adapun tahapan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulsel bersama dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Maros, Pangkep, Barru dan Pare-Pare sementara berjalan.

Progres hingga saat ini untuk tahap I, 30 kilimoter telah selesai 100%, tahap II, Pare-Pare 10,5 kilometer sementara dalam tahap pengumuman hasil pengukuran, inventarisasi dan identifikasi. Kabupaten Barru 40 kilometer, pengadaan lahannya telah mencapai 95%.

Untuk tahap III sementara dilakukan identifikasi dan inventarisasi dan tahap IV sementara menunggu hasil reviu BPKP untuk proses pembayaran.

Saat ini masih terkendala pada penambahan kebutuhan luas lahan terkait kondisi geografis, dengan adanya kendala ini solusi alternatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Pembangunan dan Peningkatan Kawasan Permukiman, dan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pertanahan yakni segera dibuatkan penetapan lokasi baru atau revisi penetapan lokasi, perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, instansi terkait dan pendekatan sosial budaya.


Pemprov 1