PDAM Makassar

Kumham Goes To Campus, Wamen Ungkap Alasan RKUHP Segera Disahkan

Kumham Goes To Campus, Wamen Ungkap Alasan RKUHP Segera Disahkan
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen Kumham), Edward Omar Sharij Hiariej pada agenda Kumham Goes To Campus, Rabu, (19/10). (Foto: Dok.KabarMakassar.com).

KabarMakassar.com -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen Kumham), Edward Omar Sharij Hiariej mengungkapkan alasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) segera disahkan. 

Alasan tersebut dipaparkan dalam agenda Kumham Goes To Campus yang berlangsung di Hotel and Convention Center Universitas Hasanuddin, Rabu (19/10).

Eddy sapaan akrabnya menyebut ada sejumlah alasan mengapa RKUHP mendesak untuk segera disahkan.

Ia menjelaskan, KUHP yang digunakan saat ini sudah berusia sekitar 222 tahun sejak disusun sekitar tahun 1800 sehingga aliran hukum pidana yang digunakan merupakan aliran klasik dimana aliran ini lebih menitikberatkan pada kepentingan individu.

"KUHP yang ada saat ini sudah out off date tidak lagi up to date. Oleh karena itu kita harus menyusun yang baru dengan berorientasi pada hukum pidana modern," ungkapnya.

Hukum pidana aliran modern yang dimaksud yakni aliran hukum yang berorientasi terhadap keadilan. 

Selain itu, KUHP yang digunakan saat ini oleh para penegak hukum tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Hal tersebut kata Eddy dikarenakan banyaknya para ahli yang menerjemahkan KUHP yang digunakan dengan terjemahan yang berbeda-beda.

"Ada yang diterjemahkan oleh Prof Andi Hamzah, ada juga yang ditulis oleh R. Soesilo. Antara satu KUHP dengan KUHP yang lain itu ada perbedaan terjemahannya," sambungnya.

Perbedaan dalam KUHP yang dimaksud salah satunya dalam pasal 362 KUHP dimana ada perbedaan penerjemahan yang menyebut bahwa seseorang yang mengambil barang atau sesuatu merupakan tindakan melawan hukum. Namun pada terjemahan lain ada yang menyebut sebagai tindakan melawan hak.

"Dalam pasal 362. Prof Moljanto menerjemahkan sebagai tindakan melawan hukum tapi R. Soesilo menerjemahkan sebagai melawan hak," terangnya.

Ia mengatakan jika dua hal tersebut serupa namun tidak sama sehingga RKUHP yang baru harus segera disahkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

"Untuk itu kita harus memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang baru," pungkasnya.

Penulis : Andini

Editor : Herlin Sadid

Pemprov Sulsel
DPRD Kota Makassar
Pemkab Sinjai
Pelindo