KP2KP Perkuat Sosialisasi Perpajakan di Sulsel

Optimalisasi Perpajakan Sulsel

KP2KP Perkuat Sosialisasi Perpajakan di Sulsel

KabarMakassar.com --- Untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2017, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu, menggelar dialog perpajakan, di Ruang Pola Panrangnuangta Kantor Bupati Jeneponto, Selasa, 6 Februari 2018.

Dialog Perpajakan tata cara pembuatan bukti potong 1721- A2 dan pelaporan SPT Tahunan 2017 ini juga menghadirkan pemateri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng Hendra Deviyanto. 

Turut Hadir Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Jeneponto (BPKAD) Makmur Sijaya sekaligus membuka acara tersebut, dan Kepala KP2KP Bontosunggu Herman Kalua, dan para bendaharawan.

Dialog Perpajakan ini merupakan upaya merealisasikan target e-Filing, Kantor KP2KP Bontosunggu kerjasama dengan pihak Pemkab Jeneponto.

Acara ini juga dimaksudkan sebagai media penyampaian informasi kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi bagi pegawai di Lingkup Pemkab Jeneponto.

Dalam kesempatan tersebut Hendra Deviyanto dari KPP Pratama Bantaeng, memaparkan mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta pentingnya membayar pajak, gambaran umum tata cara bukti potong 1721-A2 melalui aplikasi e-Filing, serta menghimbau para peserta Sosialisasi untuk menerapkan apa yang telah disampaikan dalam kegiatan ini.

Sebelumnya, Sekretaris BPKAD Jeneponto Makmur Sijaya menyampaikan bahwa pihak Pihak Pemkab Jeneponto siap mendukung kegiatan sosialisasi ini, sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi tersebut ke masing-masing unit kerjanya, tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut peserta antusias mengikuti pemaparan dari pemateri, yang menjelaskan secara sistematis proses pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing dengan membuka laptop masing-masing.

Formulir 1721-A2 harus dibuat oleh pemberi kerja (Bendahara Pemerintah) dan diberikan kepada penerima penghasilan pada setiap akhir periode penerimaan penghasilan atau paling lambat bulan berikutnya, misalnya 
Apabila periode penerimaan penghasilan Januari s/d Desember maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2 diberikan pada akhir bulan Desember atau paling lambat bulan Januari Tahun berikutnya.

Acara  ini berlangsung menarik, hal itu terlihat dari antusias para ASN sebagai peserta termasuk sebagain besar bendaharawan dalam menanyakan pertanyaan seputar hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan.

Penulis :

Editor :