Betulkah Proyek MNP Tidak Memiliki Amdal?

Betulkah Proyek MNP Tidak Memiliki Amdal?

KabarMakassar.com -- Pembangunan Makassar New Port (MNP) yang merupakan salah satu proyek strategi Nasional wilayah pesisir Kota Makassar menuai pertanyaan terkait transparansi perizinan proyek. Hal ini yang dipertanyakan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP AM) saat berdialog dengan instansi pemerintah terkait pembangunan MNP dengan masyarakat nelayan pesisir Tallo saat mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) pada Rabu, 15 Mei 2018 lalu.

Pasalnya ucapan pihak Kepala Dinas Pengelolahan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulsel, Andi Hasbi Nur yang mengatakan "kemungkinan" pihak pelaksana memliki izin Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Hal ini kemudian menimbulkan keraguan dari pihak SP AM yang juga tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir terkait apakah pihak PT. Pelabuhan Indonesia IV selaku penanggung jawab proyek memiliki perizinan lingkungan baik AMDAL hingga Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) karena diketahui Dinas Pengelolahan Lingkungan Hidup (DPLH) yang bertanggung jawan dalam mengeluarkan perizinan tersebut.

"Kemarin SP Anging Mammiri juga menanyakan terkait perizinan salah satunya adalah izin AMDAL yang disahkan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Ada yang mengganjal ketika kita dialog dengan Dinas terkait karena beliau mengatakan kemungkinan ada AMDAL, nah kata kemungkinan itu kan kita tidak bisa menjamin dia betul memiliki, dia pun selaku Pemerintah Provinsi yang mensahkan dan mengeluarkan izin AMDAL masih ragu-ragu ada atau tidak. Masih mengatakan kemungkinan ada tanda kutip," jelas Ketua Badan Eksekutif SP AM, Musdalifah Jamal di wawancarai di kantor sekretariat SP AM, Rabu 23 Mei 2018.

Perlu diketahui, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Diwawancai secara terpisah, Kepala DPLH Sulawesi Selatan, Andi Hasbi Nur menyampaikan perizinan lingkungan hidup pembangunan Makassar New Port dikeluarkan oleh komisi AMDAL pusat dan izin diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dikarenakan proyek MNP adalah proyek prioritas nasional.

"Izin perizinan AMDALnya Makassar New Port dibahas oleh komisi AMDAL pusat dan diterbitkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK," jelasnya saat diwawancarai via WhatsApp oleh Redaksi KabarMakassar.com pada Rabu 23 Mei 2018.

Menanggapi hasil dialog tersebut, pihak SP Anging Mammiri selanjutnya akan menyurat kepada pihak Dinas Pengelolahan Lingkungan Hidup untuk meminta secara resmi secara prosedur penerbitan dokumen informasi publik

"kami akan menyurati untuk meminta dokumen -dokumen Makassar New Port meminta menunjukan dokumen AMDAL dengan dampak lingkungannya dengan menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik," tambahnya.

Lanjutnya, perempuan yang kerap disapa Ifha itu menyampaikan pihak penanggung jawab proyek tidak pernah menyampaikan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat sekitar yang notabene masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari pembangunan MNP, salah satu tindakan yang membiarkan masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah terhadap ruang hidup masyarakat terkhusus masyarakat nelayan dan pesisir.

"Jangankan mau memperlihatkan soal izin kepada masyarakat, memberikan informasi atau mensosialisasikan akan dibangun sebuah pelabuhan yang tentunya akan merampas ruang kelola masyarakat Tallo itu mereka tidak tau. Tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Mereka langsung saja membangun," ungkapnya.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan SP AM bersama Aliansi Selamatkan Pesisir adalah memfokuskan kampanye Ranperda RZWP3K. Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 16 tahun 2017, tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yang menyebutkan bahwa penataan ruang laut pesisir, darat terpadu dan zonasi wilayah pesisir termasuk program atau kegiatan prioritas nasional.

"Teman-teman jaringan sedang gencar melakukan advokasi soal Ranperda RZWP3K, karena dalam Ranperda itu diatur tentang zona pemanfaatan perdagangan dan jasa dalam hal ini reklamasi pantai. Sekarang teman-teman sedang melakukan advokasi," katanya.

Pihaknya berharap dengan gencarnya advokasi ini pihak pemerintah dapat membatalkan Rapenda RZWP3K yang dianggap digarap hanya untuk mempermudah reklamasi pantai.

"Ini sebenarnya yang kita kejar supaya Ranperda ini tidak disahkan yang tentunya akan merusak ekosistem pantai karena mempermudah pelaksanaan reklamasi pantai. Dipesisir pantai itu sudah banyak lumpur dan sampah karena tidak ada arus air. Belum lagi pembuangan limbah kapal yang sandar disana jadi pencemaran lingkungannya itu sangat nyata," harapnya

Pencemaran lingkungan akibat Reklamasi pantai ini dianggap merugikan masyarakat karena biota laut yang menjadi mata pencaharian hidup masyarakat sekitar pesisir Tallo berkurang akibat kerusakan lingkungan.

Pihak SP AM juga berencana akan melakukan dialog dengan pihak Dinas Pengelolahan Lingkungan Hidup untuk membicarakan kasus pencemaran lingkungan akibat pembangunan Makassar New Port.

"Rencana kita akan melakukan dialog dengan dinas lingkungan hidup tentang pencemaran lingkungannya tetapi kita sedang menyusun dokumen-dokumen nya karena butuh kajian khusus," ungkapnya.

Penulis :

Editor :