Perusda
Bank SUlsel Bar

Pelaku Usaha Indonesia Timur Butuh Badan Logistik Nasional

Paket Kebijakan Ekonomi

on 1/5/18 Oleh Hendra N. Arthur
Pelaku Usaha Indonesia Timur Butuh Badan Logistik Nasional
Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Barat, Syaifuddin "Ipho" Saharudi. [Foto: Dok.KM]

KabarMakassar.com, KUPANG -- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menjamin pembentukan Badan Logistik Nasional (BLN) akan memperkuat 12 paket kebijakan ekonomi Presiden RI Joko Widodo untuk membuka akses pemerataan pertumbuhan pembangunan ekonomi di timur Indonesia.

"Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi. Sebanyak 5 paket diantaranya langsung berkaitan dengan logistik dan satu paket tidak langsung. Artinya ada 6 paket yang implementasinya tidak dirasakan di daerah bahkan banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui terutama pelaku usaha di timur Indonesia," kata Ketua DPW ALFI Sulawesi Selatan dan Barat, Syaifuddin "Ipho" Saharudi melalui siaran pers yang diterima Selasa, 1 Mei 2018.

Menurutnya Presiden Jokowi harus mendukung wacana pembentukan Badan Logistik Nasional ini karena Indonesia jauh tertinggal dengan negara di Asean yakni Malaysia dan Thailand.

Apalagi, lanjutnya biaya logistik Indonesia semakin membaik. Hasil riset DPP ALFI menyebutkan biaya logistik di Indonesia mencapai 23,7 persen pada tahun lalu.

Ipho juga menyampaikan jika biaya logistik domestik di Indonesia mencapai 29-30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang menyatakan biaya logistik nasional sebesar 24,6 persen dari PDB.

"Begitu kita melihat daya saing kita terhadap dua negara asean seperti Malaysia dan Thailand. Biaya logistiknya berada dibawah 15 persen. Artinya ini sangat jauh," keluh pria yang akrab disapa Ipho ini.

Menurutnya, ini alasan bagi pemerintah tidak menunda pembentukan BLN karena badan ini membangun arus distribusi logistik yang efektif dan efisien dan mampu mendorong supply change logistik nasional lebih kompetitif.

"Tidak heran jika Presiden pernah mengeluhkan hasil export kita. Hal ini sangat disayangkan. Sebagai referensi Badan Logistik ini pernah dibuat oleh pemerintahan Thailand pada masa pemerintahan PM Thaksin. Bisa dilihat hasilnya Thailand saat ini mempunyai daya saing yang baik," ucapnya.

Dia menjelaskan berbicara logistik bukan semata moda transportasi tetapi pemerintah harus lebih jeli juga melihat daya saing komoditinya.

"Jadi kalau ada yang berfikir logistik itu murah. Menurut kami sangat keliru. Biaya logistik itu harus efisien dan efektif berdasarkan kualitas komoditinya apakah  untuk tujuan expor atau domestik," ucapnya.

Pembentukan BLN atau Badan Logistik, lanjutnya cukup penting. BLN bisa menjadi jembatan bagi persoalan regulasi yang sering tumpang tindih di tanah air. 

Ipho mengaku jika BLN yang akan dibentuk nanti ini harus berada di bawah koordinasi langsung Presiden, sehingga regulasi yang menaunginya tidak tumpang tindih antara satu dan lainnya.

Dia mencontohkan, usaha logistik dan forwarder sekarang ini berada di bawah kendali beberapa kementerian, sehingga regulasinya terkadang saling tumpang tindih antara satu kementerian dan kementerian lainnya.

"Bukan seperti sekarang, usaha ini berada di bawah beberapa kementerian,regulasinya ada yang di bawah Kemenhub, ada pula yang di bawah Kemendag. Tak heran, jika masyarakat di timur Indonesia memperoleh biaya tinggi logistik. Makanya, kita berharap BLN ini nantinya ada di bawah koordinasi langsung Bapak Presiden" tegasnya.

Menurut dia, beberapa DPW Alfi lainnya di Indonesia mendesak pembentukan BLN tersebut. "Kenapa kita di ALFI mendorong pembentukan ini, karena BLN nantinya akan mengkoordinasikan logistik dan rantai suplainya. Regulasinya pun harus dibuat khusus seperti undang-undang agar beberapa aturannya tidak terkait dengan beberapa kementerian," terangnya.

Sebelumnya sejumlah pengurus wilayah ALFI dari berbagai daerah di Indonesia seperti DPW ALFI Jateng, Kalimantan Timur dan beberapa DPW lainnya telah mendesak DPP ALFI agar meneruskan mempercepat upaya koordinasi pembentukan BLN ini. 

“Jadi BLN itu bisa menjadi penyambung bagi usaha logistik dan forwarder ke pemerintah pada satu titik. Bukan seperti sekarang, usaha ini berada dibawah beberapa kementerian, regulasinya ada yang dibawah Kemenhub, ada pula yang dibawah Kemendag,” kata Ketua ALFI Jawa Tengah Ari Wibowo, yang dikutip melalui Ocean Week, Jumat pekan lalu.

Usulan ALFI Jawa Tengah ini pun pernah dilontarkan Ari Wibowo kepada anggota komisi V DPR RI Bambang Haryo, saat Ari mendampingi Bambang mengunjungi pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Ahmad Yani, belum lama ini.

“Saya sampaikan kepada Pak Bambang Haryo (komisi V DPR-RI) usulan perlunya dibentuk Badan Logistik Nasional untuk mengatasi carut marut sistem logistik nasional itu,” ujar Owner PT Arindo tersebut.