Perusda
Bank SUlsel Bar

TAJUK: Kotak Kosong Yang Gosong !!!

Terbit 30/4/18 Oleh Hendra N. Arthur
TAJUK: Kotak Kosong Yang Gosong !!!
Istimewa

KabarMakassar.com -- Prahara kotak kosong menjadi perbincangan publik. Entah siapa yang menang atau kalah. Perebutan simpati pemilih menjadi serial drama menarik. Pihak yang bertikai berlomba mempengaruhi opini publik.

Demokrasi bagaikan tontonan film India di layar kaca. Demokrasi balas dendam mewarnai setiap alur cerita. Adu argumen hingga opini pembenaran berseliweran di media sosial. Pamer kekuasaan tak berujung. Pihak yang bertikai seolah-olah paling dirugikan. 

Kursi panas kekuasaan menjadi tirani. Suara warga jadi rebutan. Tim pemenangan berlomba merebut hati pemilih. Bagai panggung sandiwara. Semua merasa didholimi. 

Belum lagi penyelenggara pemilu pamer kewenangan. Penegak hukum pun tak mau ketinggalan panggung. Perang regulasi bagaikan festival adu kekuatan. Skenario semakin apik. Beragam tokoh bermunculan layaknya super hero di film layar lebar. 

Kajian akademik hingga grup-grup diskusi jadi panggung orang-orang hebat. Figur yang mengklaim diri sebagai pejuang demokrasi terus bermunculan. Seakan-akan demokrasi ini hanya kalangan mereka yang paham.

Hukum yang menganut asas kepastian dalam politik kotak kosong, semakin tidak pasti. Asas keadilan pun kian sulit menjadi adil. Politik kotak kosong bagai tong kosong. 

Nyanyian grup band legendaris Slank dengan judul 'Tonk Kosong' nampak nyata. Pemilih semakin terpuruk. Bingung dengan sosok pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka. 

Meski publik bisa bernapas lega saat Undang-Undang Pilkada mengatur pilihan lain bagi warga. Pemegang hak suara boleh mencoblos kolom atau kotak kosong. Mereka bebas menolak calon tunggal meraih kemenangan.

Namun apakah memilih kotak kosong bisa mengakomodasi kepentingan publik? Ternyata, ini persoalan baru. Jika calon tunggal tak capai 50 persen suara terpilih, apakah itu menjadi kemenangan bagi publik? Tentu tidak. Publik tetap dirugikan.

Bagaimana jika calon tunggal menang? Pemimpin terpilih belum tentu kontestan terbaik. Karena demokrasi tidak berjalan sesuai koridornya. Publik tetap dirugikan karena kompetisi berjalan tanpa kompetisi yang fair.

Kandidat yang gagal maju jelas akan mengalihkan perlawanan untuk memenangkan kotak kosong. Kampanye kotak kosong akan berjalan layaknya pertarungan 'Head to Head'.

Pilkada ulang harus diselenggarakan hingga terpilih kepala daerah definitif. Lingkaran setan kembali memutar ke titik semula. Calon tunggal yang kalah tetap boleh maju menjadi calon.

Fenomena ini sudah jelas tak terlepas dari keterlibatan partai politik. Kegagalan parpol menciptakan kader pemimpin. Tampak pragmatis karena parpol lebih suka calon instan atau populer. Kekhawatiran parpol memilih kandidat yang kalah masih menjadi akar persoalan demokrasi negeri ini.

Kemana hak publik? Jika para penguasa-penguasa ini masih memikirkan kepentingan mereka, kemana warga harus mengadu? Apakah harus mengadu pada akar rumput yang bergoyang? Atau ke kotak kosong yang gosong???