Perusda
Bank SUlsel Bar

Rakor Monev, 4 UPTD Dinkes Sulsel Capaian Kinerja Nol Persen

on 27/4/18 Oleh Fritz Wongkar
Rakor Monev, 4 UPTD Dinkes Sulsel Capaian Kinerja Nol Persen
Kadis Kesehatan. Rahmat Latief

KabarMakassar.com -- Hasil rapat koordinasi (rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 26 April 2018 kemarin. Membuat empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulsel capaian kinerja kegiatan tercatat masih rendah.

Beberapa OPD dengan capaian kinerja kegiatan masih rendah sehingga mempengaruhi capaian kinerja kegiatan APBD secara keseluruhan juga disampaikan juga oleh Kepala Bappeda Sulsel, Jufri Rahman. 

Dari rekapitulasi yang ada terdapat empat UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Sulsel dengan laporan capaian kinerja nol persen. Namun hal ini selanjutnya dikonfirmasi dan dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief, bahwa, akhir tahun 2017 UPT tersebut masih ada, sehingga semua membuat penganggaran sehingga terbitlah di APBD Pokok 2018 yang diperdakan, begitu selesai, kemudian turun surat dari Kemendagri di awal tahun 2018 sehingga dari tujuh UPTD enam diantaranya kemudian ditutup. Dana yang adapun masih utuh dan tidak digunakan. 

Sedangkan, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan dengan jumlah dana sebesar Rp 33,20 miliar lebih, realisasi keuangan 5,43 persen realisasi fisik nol persen. Dinas Perkebunan dengan jumlah dana 58,22 miliar lebih dengan realisasi keuangan 4,63 persen dan fisik juga masih nol persen.

Selanjutnya, khusus berkaitan dengan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp395 Miliar lebih yang dikelola oleh 12 organisasi perangkat daerah (OPD), hingga saat ini realisasi fisik dan keuangan masih nol persen, dan menurut laporan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Biro Pembangunan bahwa kegiatan dari DAK Fisik hingga saat ini belum ada proses administrasi dan proses tender.

Sementara program/kegiatan yang dibiayai APBN/PHLN oleh 47 Kementerian/Lembaga sebesar kurang lebih Rp20,18 triliun lebih, dengan realisasi sampai triwulan I secara kumulatif sebesar Rp 2,77 triliun atau 13,75 persen dan realisasi fisik sebesar 19,45 persen. 

"Adapun penyebab masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan dikarenakan keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan dan proses penyelesaian di internal satuan kerja," jelas Jufri. 

Seperti pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Bappeda Sulsel juga menghimbau lebih awal kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan Evaluasi Renja setiap triwulan pada aplikasi e-monev.

Selain itu juga membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan serta melaporkan secara tertib kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kepada pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan Evaluasi RKPD setiap Triwulan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.(*)