PDAM Makassar

Dua Ajudan Gubernur Nurdin Jadi Kurir Jemput Uang Suap dari Kontraktor

Bank Sulsel Bar
Dua Ajudan Gubernur Nurdin Jadi Kurir Jemput Uang Suap dari Kontraktor
Proses sidang ketiga terdakwa Agung Sucipto dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020 digelar di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, Kamis (3/6/2021). (Ist).

KabarMakassar.com -- Hasil sidang lanjutan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah (NA) memunculkan sejumlah keterangan baru. Keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan mengungkap deretan nama-nama baru yang ikut terseret dalam kasus ini.

Seperti yang terjadi pada sidang ketiga terdakwa Agung Sucipto dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020 digelar di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, Kamis (3/6/2021).

Sidang kali ini menghadirkan lima orang saksi yakni Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Dinas PUTR Rudy Djamaluddin, eks Kabid di Dinas PUTR Edi Jayadi Putra, serta dua ajudan Gubernur non aktif Nurdin Abdullah (NA) yaitu Salman dan Syamsul Bahri.

Terungkap bahwa ajudan NA  bernama Salman mendapat tugas tambahan menjadi kurir pengantar uang titipan untuk NA yang diduga diberikan oleh kontraktor.

Di hadapan hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Makassar, Ibrahim Palino tersebut, Salman yang juga anggota Polri ini mengaku pernah diperintahkan oleh NA mengambil uang titipan melalui perantara Sari Pudjiastuti, eks Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

"Saya terima WA (Whatsapp) dari Bapak (NA) untuk segera ke kediaman beliau. Saya tiba di sana ketemu beliau dan memerintahkan saya ketemu Bu Sari untuk mengambil titipan," ujar Salman.

Selanjutnya Salman pun menceritakan kronologis dirinya menjemput uang dalam kardus tersebut kepada majelis hakim.

Pada sudut pandang yang lain, yakni dari ajudan NA bernama Syamsul Bahri juga menyeret nama NA telah menerima uang dari kontraktor.

Semua terungkap saat jaksa KPK bertanya kepada Syamsul soal hubungan dirinya dengan Agung Sucipto alias Anggu.

"Kenal Anggu?" tanya jaksa KPK kepada Syamsul dalam sidang.

Menjawab pertanyaan itu, Syamsul mengaku mengenal Anggu. Sebagai anggota Polri, Syamsul mengaku pertama kali mengenal Anggu saat masih bertugas sebagai Polantas di Bantaeng.

"Saat itu sekitar (tahun) 2003, kebetulan kami bertugas di dinas lalu lintas di mana kami banyak melihat mobil proyek, oh itu kita cari tahu," jawab Syamsul.

Selanjutnya, jaksa KPK mulai bertanya ke Syamsul soal sejumlah kontraktor yang memberikan uang kepada Nurdin Abdullah. Kontraktor pertama yang disebut jaksa KPK bernama Robert.

"Saudara pernah diperintahkan mengambil uang dari Robert?" tanya Jaksa KPK ke Syamsul.

Syamsul menjawab, dia diperintahkan Nurdin Abdullah untuk menerima uang dari Robert pada 2020. Saat itu, Robert datang menghadap Nurdin Abdullah di rumah jabatan (rujab) Gubernur Sulsel.

Saat Robert meninggalkan rujab, Nurdin memerintahkan Syamsul menemui Robert di parkiran rujab.

"Saya disampaikan Pak Gub, 'itu nanti ketemu Pak Robert'. Kemudian beliau (Robert) masih di parkiran, langsung ketemu di parkiran di belakang rujab. Jadi beliau (Nurdin Abdullah) menyampaikan ke saya nanti ada titipan," kata Syamsul.

Syamsul mengaku memahami makna titipan itu sebagai uang yang disimpan dalam sebuah kardus.

"Itu kardus warna cokelat. (Kemudian) saya bawa ke rumah jabatan di kamar tidur Pak Gubernur," ungkapnya.

Jaksa KPK lalu bertanya ke Syamsul soal kontraktor lainnya yang memberikan uang ke Nurdin.

Selanjutnya dalam sidang, jaksa KPK bertanya ke Syamsul soal kontraktor bernama Khaeruddin yang memberi uang ke Nurdin Abdullah.

"Kalau Khaeruddin kapan Saudara terima?" tanya Jaksa KPK.

Pengakuan Syamsul, uang dari Khaeruddin untuk Nurdin Abdullah diterimanya pada Januari 2021. Dia awalnya diperintahkan Nurdin menemui Khaeruddin di kediamannya.

"Saya temui beliau (Khaeruddin) di rumahnya di (Jalan) Pettarani. Jadi saya ketemu Khaeruddin kemudian dia sampaikan ke saya ini ada titipan. Saya bawa ke rujab, saya simpan di ruang kerja," kata Syamsul.

Syamsul mengatakan uang dari Khaeruddin itu berjumlah sekitar Rp 1 miliar. Setelah menyimpan uang itu di ruang kerja Nurdin di rujab, dia lalu melapor ke Nurdin.

Jaksa KPK kemudian bertanya ke Syamsul soal kontraktor bernama Ferry Tanriadi yang juga memberi uang ke Nurdin Abdullah.

"Kalau Ferry Tanriadi?" tanya jaksa KPK kepada Syamsul dalam sidang.

Diungkapkan Syamsul, pada Januari 2021, dia diperintahkan Nurdin Abdullah menghubungi Ferry Tanriadi. Setelah mengetahui Ferry ada di rumah, Syamsul bergerak menuju rumah Ferry.

"Beliau (Ferrry) menyampaikan ada titipan, jadi nanti besok datang. Besok saya datang, Pak Gub juga iyakan," jelas Syamsul.

"Akhirnya saya datang (ke rumah Ferry) kemudian sama Pak, ada titipan berupa kardus itu, saya bawa ke rujab kembali. Sebenarnya saya tidak buka isinya berapa, tapi sudah dikonfirmasi penyidik, itu isinya Rp 2,2 miliar," kata Syamsul.

Kontraktor keempat yang ditanyakan jaksa KPK ke Syamsul bernama H Momo. Pertemuan Syamsul dengan H Momo atas instruksi Nurdin Abdullah juga terjadi pada Januari 2021.

"Ceritanya sama, setelah H Momo sudah menghadap, saya dipanggil Pak Gubernur. Diperintahkan kami menghadap ke H Momo," ungkap Syamsul.

"Saya telepon beliau (H Momo) ada di Makassar. Sekitar jam 11 malam H Momo telepon saya, (mengatakan) 'di rumah saja" lanjutnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menjadi saksi pada sidang tersebut.

Dalam keterangannya, adik mantan Menteri Pertanian itu mengaku baru tiba dari Jakarta, tadi malam. Pagi ini, ia harus kembali bersaksi karena kasus suap yang menyeret nama Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang kini non aktif.

"Saya baru tiba tadi malam. Cukup padat aktivitas ini," kata Sudirman.

Kemarin, ia juga sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. Ia mengaku dikonfirmasi soal empat paket proyek yang terpaksa ia hentikan karena tidak tertuang dalam DPA.

"Dan itu sudah sesuai. Kalau dilanjutkan akan bermasalah," jelasnya.

Keterangan lainnya datang dari saksi yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Rudy Djamaluddin.

Dalam persidangan, Rudy mengaku tidak banyak mengetahui sejumlah proyek yang belakangan dinilai menyeret Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah dan bawahannya Sekdis PUTR, Edy Rahmat.

Pasalnya, kata Rudy, selama ia menjabat sebagai Pj Wali Kota Makassar, meski ia merangkap sebagai Kapala Dinas, ia mengaku lebih fokus di Pemkot.

Lebih lanjut, kata dia, komunikasi dengan Edy selama ini hanya ketika ingin menanyakan progres masing-masing proyek yang ada di Dinas PUTR.

“Kalau Edi Rahmat, paling saya bertanya kenapa lambat. Pernah juga kayak di Jeneponto kenapa begini. Kebetulan saya lebih fokus di kota,” ujarnya dalam persidangan.

Terkait Agung Sucipto, Mantan Pj Walikota Makassar ini menjelaskan, yang ia kenal selama ini hanya nama Anggu. Dan ia juga mengaku baru ketemu ketika melakukan kunjungan bersama NA di Jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang telah dikerja Agung.

Menurutnya, dalam penandatanganan proyek yang ada di PUTR selama ini hanya tertulis nama perusahaannya. “PT nya ada. Nama Pak Agungnya tidak. Karena banyak sekali. Nda mungkin kami hapal,” ujarnya.

Penulis : Redaksi

Editor : Al Amin

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Pemkab Sinjai
Kabar Serupa :
Sponsor
Juli, Biaya Sambungan Baru PDAM Makassar Bisa Dicicil
Sponsor
Sekprov Sulsel Hadiri Rakor Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pelindo
Pemkab Jeneponto
Bank Sulsel Bar