PDAM Makassar

DPRD Pinrang Soroti Aset Pemkab Sawah 43 Ha Dikelola Tanpa SOP

Bank Sulsel Bar
DPRD Pinrang Soroti Aset Pemkab Sawah 43 Ha Dikelola Tanpa SOP
Ilustrasi persawahan (Foto: Rudi Hartono)

KabarMakassar.com -- Lahan persawahan dengan luas mencapai 43 hektar merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang yang ada di Kecamatan Cempa, diduga hingga saat ini dikelolah tanpa SOP atau aturan yang jelas.

Sejak Perusda yang menjadi pengelola dari aset tersebut tak lagi ada, maka lahan pertanian produktif puluhan hektar itu pun kini berada di bawah kendali Dinas Pertanian setempat.

Hal ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk DPRD Kabupaten Pinrang yang meminta kepada Pemda Pinrang agar aset daerah (pengelolaan sawah) di Kecamatan Cempa itu untuk segera mengambil langkah strategis sebagai peningkatan PAD di sektor pertanian.

Wakil Ketua DPRD Pinrang, Syamsuri, menyampaikan, terkait aset daerah (pengelolaan sawah) di Kecamatan Cempa. Ia mengatakan perlunya langkah strategis Pemda untuk meningkatkan PAD di sektor pertanian, termasuk pengelolaan aset persawahan milik pemda.

"Inikan menjadi sorotan masyarakat, diharap pemerintah segera mengambil langkah strategis. Utamanya pengelolaannya, sehingga dapat meningkatkan PAD dari sektor Pertanian," kata Syamsuri, Rabu (14/4).

Pengelolaan persawahan 43 hektar itu juga menjadi rekomendasi penting Anggota DPRD Pinrang dalam rapat paripurna hasil LKPJ Bupati Pinrang, baru baru ini.

"Persawahan 43 hektar itu kan, sudah menjadi rekomendasi penting dari anggota dewan saat paripurna hasil LKPJ Bupati Pinrang, baru baru ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Andi Tjalo Kerrang mengatakan aset persawahan tersebut lepas kontrak dari Perusda sejak desember 2019 hingga saat itu diambil alih oleh pihaknya.

"Lepas kontrak dari Perusda pada Desember 2019. Nah sawah harus tanam awal Januari. Karena Perusda tidak bisa lagi, jadi diambali alih oleh dinas," katanya.

Andi Tjalo menyampaikan, saat ini terdata ada 32 orang petani yang menjadi penggarap dari aset pemerintah itu. Namun setahun sejak dikendalikan Dinas Pertanian, belum ada mekanisme atau syarat yang disiapkan dalam penentuan siapa-siapa saja yang boleh menggarap lahan itu. 

"Itu 32 orang, masyarakat sekitar situ yang menggarap sawah. Kami juga masih menunggu, proses pemilihan formulasi pengelolaan yang tepat," bebernya. 

Saat ditanya siapa-siapa saja 32 orang yang kini menjadi petani penggarap aset tersebut, Andi Tjalo tidak merincikannya. Namun ia mengaku, petani penggarap tersebut masih orang-orang yang sebelumnya digunakan jasanya oleh Perusda.

"Itu nanti bergantung pengelolanya, karena dinas saat ini cuma pengelola sementara," pungkasnya.

Penulis : Rudi Hartono

Editor : Al Amin

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Pemkab Sinjai
Pelindo
Pemkab Jeneponto
Bank Sulsel Bar