PDAM Makassar

Babak Baru Kasus Korupsi Gubernur Nurdin Abdullah

Bank Sulsel Bar
Babak Baru Kasus Korupsi Gubernur Nurdin Abdullah
Gubernur Sulsel saat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK (Foto: Tangkapan Layar Press Conference KPK/Dok. KabarMakassar.com ).

KabarMakassar.com -- "Sama sekali tidak tahu Demi Allah Demi Allah," ungkap Nurdin Abdullah pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ditemui wartawan di kantor KPK, Minggu (28/2) lalu.

NA dijemput oleh KPK saat sedang tidur. Penangkapan tersebut dilakukan, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 5 orang lainnya yaitu Agung Sucipto sebagai kontraktor, Edy Rahmat Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Nuryadi (Sopir Agung), Samsul Bahri (Adc Gubernur Provinsi Sulsel) dan Irfandi (Sopir Edy Rahmat). Dalam OTT juga diamankan barang bukti satu koper yang berisi uang sebesar Rp1 miliar.

Pasca penetapan tersebut, KPK menggeledah 6 lokasi di Sulsel yakni Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rumah Dinas Sekdis PUTR Prov Sulsel, Kantor Dinas PUTR, Rumah Pribadi NA, Rumah Pribadi Agung Sucipto, Biro Pengadaan Sulsel, dan Dinas PUTR. 

KPK melakukan penggeledahan selama tiga hari. Berdasarkan laporan KPK melalui Juru Bicaranya Ali Fikri, dalam siaran tertulisnya mengungkapkan uang tunai sebanyak Rp1,4 Miliar, mata uang asing sebesar USD10.000 dan SGD190.000, ditemukan pasca penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan Tim Penyidik KPK di 4 lokasi berbeda yakni rumah jabatan gubernur sulsel, rumah dinas Sekdis PUTR Prov Sulsel,  Kantor Dinas PUTR dan rumah pribadi tersangka NA pada hari Senin dan Selasa (1 s/d 2 Maret 2021) di wilayah Sulsel," beber Fikri, Kamis (4/3).

Menurutnya, berdasarkan temuan tersebut, pihaknya akan melakukan verifikasi terkait adanya keterkaitan dengan perkara yang saat ini didalami.

"Berikutnya terhadap sejumlah uang tersebut, akan diverifikasi dan dianalisa mengenai keterkaitannya dengan perkara ini sehingga segera dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini," lanjut Fikri.

 

Na Bantah Uang yang Disita KPK di Rumahnya Terkait Peristiwa OTT

Na membantah sejumlah uang tunai yang ditemukan di rumahnya adalah uang yang berkaitan dengan kasus yang menyeret namanya. Menurutnya uang tersebut adalah dana bantuan masjid.

"Pokoknya itu kan uang masjid ya, bantuan masjid itu. Nantilah kita jelasin, nanti," kata Nurdin kepada wartawan, Jumat, (5/3).

Ia membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan pada dirinya tersebut. Kendati demikian, ia mengaku bakal tetap menghargai proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

"Enggak, enggak. Enggak ada yang benar. Pokoknya kita tunggu saja nanti di pengadilan. Kita hargai proses hukum," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicaranya Ali Fikri kembali menegaskan KPK memiliki bukti yang kuat terkait keterlibatan Gubernur Sulsel Non aktif tersebut dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Agung Sucipto dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulsel, Edy Rahmat.

"Bantahan adalah hak tersangka dan kami sekali lagi tegaskan, sejak awal perkara ini naik ke tahap penyidikan tentu telah ada dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan NA dan kawan-kawan sebagai tersangka," tegasnya, Sabtu (7/3). 

Ia memastikan pemeriksaan baru akan mulai dilakukan. Ia meminta seluruh pihak untuk bisa kooperatif selama proses penyidikan dilakukan.

"KPK mengingatkan untuk kooperatif menerangkan apa yang diketahui dihadapan Tim Penyidik dengan sebenarnya," terangnya.

 

Kedekatan Agung dan NA Sempat disebut-sebut pada Angket 2019

Tahun 2019 lalu, DPRD Sulsel membentuk Panitia hak angket dialamatkan kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang diduga sarat akan KKN. Dimana dugaan adanya bagi-bagi proyek lingkup Pemprov Sulsel.

Dalam perjalanan hak angket, nama mantan Kabiro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras, yang menjadi perbincangan publik di tengah masyarakat Sulsel.

Dalam kesaksian Jumras saat dihadirkan dalam sidang sebagai terperiksa saat itu. Ia secara terbuka menyebut Nurdin Abdullah menerima mahar sebesar Rp 10 miliar saat kontestasi di Pilgub 2018.

Kekecewaan Jumras terhadap Nurdin Abdullah setelah dirinya dicopot dari posisi Kepala Biro Pembangunan Sulsel. Konflik ini kemudian melebar kemana-mana salah satunya masuk ke ranah hukum.

Pansus hak angket DPRD Sulsel mencatat sebanyak 30 orang akan dipanggil. Mereka diperiksa terkait mutasi besar-besaran sebanyak 193 orang di Provinsi Sulawesi Selatan, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta serapan anggaran selama Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman menjabat.
 
Dimana mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Arum Spink, mengatakan dari pemeriksaan beberapa orang menyebut ada proyek yang diberikan kepada keluarga maupun dalam proses pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan (proyek) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 
"Dugaan itu terbuka dengan adanya keterangan terperiksa yang mengatakan ada yang diberikan (proyek) kepada pihak keluarga," katanya, beberapa waktu lalu.
 
Dugaan bagi-bagi proyek di tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada tim pemenangan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah saat Pilkada serentak 2018 lalu terungkap. Tim Pemenangan pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman meminta proyek sebagai balas Budi membantu pasangan itu menang di Pilkada 2018 lalu.

Jumras mengatakan dirinya ditawari oleh dua pengusaha yang salah satunya bernama Agung Sucipto uang tunai sebesar Rp200 juta. Namun Jumras harus mau memberikan proyek ke mereka.

 

Akan Ada Tersangka Baru

Tim KPK yang masih standby di Makassar, masih menyisir alat-alat bukti lainnya di Rujab Gubernur, kediaman pribadi hingga sejumlah kantor organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup Pemprov.

Penggeledahan tim KPK memberikan 'sinyal' kuat dugaan dari serangkaian OTT, penyidik membidik tersangka baru.

"Kalau KPK melakukan penggeledahan di beberapa OPD khususnya Biro Pengadaan Barang dan jasa, maka alamat akan ada tersangka baru," kata Kadir Halid mantan Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kamis (4/3).

Menurut Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulsel, apa yang terungkap di dalam sidang hak angket terutama tata cara lelang yang kemarin amburadul oleh tim pokja. Faktanya lebih terang benderang. Karena bukti-bukti sudah jelas.

"Kita ikut prihatin, dan semoga NA tabah menjalani cobaan ini," ujarnya. 

Melihat perkembangan kasus NA, Kadir Halid khawatir jika kalau itu benar indikasinya maka pasti banyak orang akan terkait. Dan bisa jadi musibah besar bagi demokrasi di Sulsel.

Hal ini juga mengundang perhatian  Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Acc menyayangkan kasus yang menjerat Gubernur NA karena selama menjabat sering melakukan edukasi dan pencegahan bersama KPK. Bahkan, gerakan itu sering pula mendapat pujian namun pada kenyataannya berbeda.

Wakil Ketua Hamka Menurut mengatakan apa yang dilakukan KPK di wilayah Sulsel terkait pencegahan itu belum maksimal. 
Olehnya itu ia mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjerat NA.

"Kami juga meminta KPK untuk melakukan evaluasi kpd tim pencegahan KPK di sulsel. Supaya di sektor pencegahan dilakukan secara maksimal," ujar Hamka, Rabu (3/3).

Terkait penangkapan Nurdin Abdullah, bukanlah hal mengagetkan bagi penggiat anti korupsi di Sulsel. Karena sebelumnya memang sudah ada beberapa dugaan kasus yang disoroti. Misalnya pada saat hak angket DPRD Sulsel tahun 2019 lalu.

Dimana, kata Hamka, ada dugaan jatah proyek untuk orang-orang dekatnya NA. Kemudian dugaan kasus proyek Makassar New Port atau MNP khusus pengerukan pasir laut yang melibatkan juga orang-orang dekatnya.

"Kemudian tender Stadion Mattoanging, dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2018 yang tidak sesuai peruntukan. Dan beberapa dugaan kasus lainnya. Nah dari uraian di atas kami menilai bahwa ini bukanlah hal baru tapi, pola lama yang sudah ada," ungkap Hamka.

Berdasarkan data yang dihimpun, pencegahan dan penindakan mentoring atau Monev Divisi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK pada Juli 2019 lalu, Tim Koordinasi Wilayah (Korwil) VIII KPK memulai rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) dalam program koordinasi supervisi pencegahan di Sulawesi Selatan.

Pada Monev tersebut berhasil mendorong Provinsi Sulsel melakukan penertiban aset senilai total Rp6,5 triliun. Dimana penertiban aset tersebut termasuk pengembalian tujuh aset kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar, yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga senilai total Rp 1,4 triliun.

 

Skandal Mega Proyek Makassar New Port

Tak sampai disitu, dengan ditetapkannya Na sebagai tersangka kasus suap, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki skandal dugaan tindak pidana korupsi proyek Makassar New Port atau MNP.

Mega proyek MNP itu disebut menguntungkan sejumlah perusahaan milik kolega Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah.

"Kami menduga Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah memberikan kemudahan dalam penerbitan izin-izin penambangan pasir tersebut. Sementara kita ketahui dampak lingkungannya sangat besar," kata Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin dalam konferensi pers virtualnya, Rabu (3/3).

Dimana kata Amin, empat perusahaan kuat dugaan kolega Nurdin Abdullah yang mengambil manfaat dari proyek tersebut.

Empat perusahaan itu adalah PT Banteng Laut Indonesia, PT Nugraha Indonesia Timur, PT Berkah Bumi Utama, dan PT Alefu Karya Makmur.

Masing-masing PT mendapat karpet merah dari Nurdin Abdullah dalam penerbitan sejumlah izin, termasuk izin WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Produksi dan Izin Lingkungan.

"Semoga KPK mengatensi mega proyek tersebut, termasuk memeriksa segera sejumlah pihak yang menerbitkan izin. Karena potensi korupsinya sudah sangat nampak, khususnya di perizinan," pungkasnya.

 

Hormati Praduga Tak Bersalah

Kendati demikian, Arman Hanis selaku Kuasa Hukum dari NA mengungkapkan pihak keluarga akan menghormati dan kooperatif terkait seluruh rangkaian proses hukum yang akan dilakukan.

"Saat ini tentunya menghormati proses penegakan hukum yang dijalankan KPK," ujarnya Kamis, (4/3).

Sejauh ini, kata Arman Hanis proses hukum NA masih di fase awal. Dimana ia belum bisa memberikan penjelasan informasi lebih banyak terkait materi perkara kliennya. Pasalnya, ia bersama tim PH belum bertemu secara tatap muka maupun virtual dengan tersangka setelah mendapatkan kuasa.

Menurutnya, Nurdin Abdullah selama menjalani proses hukum dalam keadaan sehat. "Kondisi belau baik dan sehat walafiat. Terkait pandemi Covid-19 saat ini NA juga mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan C1 KPK di Jakarta," ujar Arman Hanis.

Rencananya setelah isolasi mandiri selesai, NA dipindahkan ke Rutan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK. Setelah dipindahkan melalui masa isolasi keluarga dan PH sudah dapat diberikan akses membesuk tersangka. Dimana masa pandemi ini, konsultasi PH akan dilakukan lewat virtual, daring atau zoom.

Sejak menjadi lawyer selama 20 tahun, Arman Hanis siap mengawal kasus yang dialami tersangka Nurdin Abdullah.

"Saya berharap kepada masyarakat Indonesia khususnya rakyat Sulsel agar menjunjung asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan NA bersalah. Ya tentunya kita tidak boleh mengatakan bahwa NA sudah bersalah itu asas," ucapnya.

Selain itu, Arman Hanis menegaskan bahwa berdasarkan komunikasi dengan kliennya melalui surat bersama penasehat hukum sudah sepakat tidak mengambil langkah praperadilan.

Diketahui, NA bersama ER, keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara AS ditetapkan sebagai tersangka pemberi. AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis : Asrul

Editor : Herlin Sadid

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Pemkab Sinjai
Kabar Serupa :
Pelindo
Bank Sulsel Bar