Warga Miskin di Sulsel Capai 40 Ribu Jiwa, Ini Komentar Gubernur

Bank Sulsel Bar
Warga Miskin di Sulsel Capai 40 Ribu Jiwa, Ini Komentar Gubernur
Guubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, (foto: AL/KabarMakassar)

KabarMakassar.com -- Angka kemiskinan Sulsel meningkat di tahun 2020, yakni meningkat sebesar 8,99 persen, juga naik sebesar 0,27 poin dari Maret 2020 dan naik 0,43 poin dari September 2019, atau sebesar 40,66 ribu jiwa.

Data itu resmi dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel awal bulan 2021 lalu. 

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) mengatakan pihaknya punya data dari BPS tersebut, menurutnya nilainya tidak besar, pihaknya pun optimis bisa menyelesaikan masalah ini jika pandemi Covid-19 berakhir. 

"Naiknya berapa? Nol koma kan? Jangan lagi dibesar besarkan karena datanya ada sama saya, itu cuma nol koma sekian, dan kita tidak masuk dalam 10 provinsi miskin. 

InsyaAllah cepat selesai masa pandemi ini semuanya turun di masa pandemi ini," kata Nurdin saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (23/2).

Belum jelas secara pasti terkait upaya apa yang akan dilakukan Pemprov saat ini, yang jelas Nurdin bilang Sulsel tidak berada dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia, selain itu laju ekonomi kata dia masih normal.

"Sekarang ini kita mengelola Pandemi Covid-19 dulu dengan baik, tanpa mengabaikan ekonomi kita. Siapa negara yang sekarang ini (tidak) bangkrut di masa pandemi? Sulsel ini kita bersyukur bahwa angka kemiskinan, kita cuma turun nol koma sekian, dibanding provinsi lain. Kedua, ekonomi kita juga Alhamdulillah berjalan baik, nah kita berharap bahwa di semester pertama 2021 ini kuartal pertama mudah-mudahan ekonomi kita mulai tumbuh dengan bagus yah," papar Nurdin.

Diketahui, persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan naik pada September dibandingkan saat bulan Maret 2020. Kemiskinan terbanyak disumbang oleh warga perkotaan daripada pedesaan.

Kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah mengatakan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2020 sebesar 800,24 ribu jiwa. Lalu, mengalami peningkatan sebesar 23,41 ribu jiwa dibanding maret 2020.

"Atau meningkat 40,66 ribu jiwa dibanding September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 8,99 persen, juga naik sebesar 0,27 poin dari Maret 2020 dan naik 0,43 poin dari September 2019," kata Yos, Senin (15/2).

Yos menyebut, dari periode September 2019 hingga September 2020, penduduk miskin perkotaan mengalami peningkatan 32,69 ribu jiwa. Sedangkan di daerah pedesaan, juga mengalami peningkatan sebesar 7,97 ribu jiwa.

"Persentase penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,70 dan 0,35 poin persen. Tapi paling tinggi di kota," ungkapnya.

Ada beberapa penyebab angka ini naik. Tentu, kata Yos, karena pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, dan pendapatan warga.

Lalu, banyak pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun semakin menganga. Akibatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menurun.

"Apalagi pertumbuhan ekonomi kita di Sulsel sempat mengalami kontraksi di kuartal III," jelasnya.

Sementara, Ekonom Unhas, Hamid Paddu melihat situasi ini memang tak bisa terhindarkan. PHK dimana-mana, kemiskinan dan pengangguran tentu meningkat. Apalagi, sebelumnya terjadi gangguan ekonomi dari krisis global di masa pandemi.

Pemerintah, kata Hamid perlu fokus dalam penanganan Covid. Tentu harus menjaga ekonomi tetap berjalan.

Pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah yang tepat. Hanya saja, hal tersebut juga membuat sektor usaha tidak berjalan maksimal.

Kegiatan ekonomi sebagian besar terhenti. Baik dari sisi produksi maupun belanja masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah. Melakukan berbagai kebijakan untuk menahan dampak yang terjadi. Terlebih untuk membantu pekerja yang terkena langsung dari pandemi ini.

"Jika terus dibiarkan bisa bertambah parah. Pertumbuhan ekonomi bahkan terancam hanya 2 sampai 3 persen saja. Padahal, Sulsel ini selalu di atas nasional," ujarnya.

Jika perlu kata dia ada bantuan sosial yang diberikan bagi mereka yang terdampak PHK. Pemprov Sulsel juga perlu bikin kebijakan sendiri.

"Jadi meski ada PHK, dampaknya bisa kita jaga agar tidak terlalu luas. Kartu Pra Kerja salah satu solusi, tapi ini hanya bisa membackup beberapa orang saja. Pemprov juga perlu kebijakan sendiri, jangan hanya bergantung ke pusat," tandasnya.  

Penulis : Al Amin Malliuri

Editor : Al Amin

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Kabar Serupa :
Dua Remaja di Palopo Hilang Terseret Arus Sungai
Kabar News

Dua Remaja di Palopo Hilang Terseret Arus Sungai

07.03.2021 - 19:06
Deteksi Dini Minimalisir Resiko Gagal Ginjal
Kabar News

Deteksi Dini Minimalisir Resiko Gagal Ginjal

07.03.2021 - 08:36
Februari 2021, Sulsel Inflasi 0,33 Persen
Kabar News

Februari 2021, Sulsel Inflasi 0,33 Persen

06.03.2021 - 11:41
Pertamina
Bank Sulsel Bar