Dilema Lelang Jabatan di Masa Transisi Kepemimpinan

Bank Sulsel Bar
Dilema Lelang Jabatan di Masa Transisi Kepemimpinan
Wali Kota Terpilih, Danny Pomanto (kiri) dan Pj. Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin (Kanan).

KabarMakassar.com -- Proses pengisian jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menuai pro dan kontra, belakangan kegiatan administrasi pemerintahan ini menjadi sorotan publik.

Pasalnya, sistem lelang jabatan yang dilakukan Pj Wali Kota, Rudy Djamaluddin ini dinilai sarat akan kepentingan. Belum lagi Wali Kota Terpilih Mohammad Ramdhan Pomanto seakan tak merestui adanya pengangkatan pejabat di detik-detik pelantikan dirinya.

Sejak dibuka pada awal Februari lalu, proses lelang jabatan ini sepi peminat. Bahkan hingga hari ketujuh, hanya ada 5 orang yang mendaftarkan namanya sebagai calon kompetitor.

Padahal jumlah jabatan yang akan dilelang sebanyak delapan, artinya jumlah yang semestinya mendaftar dikalikan tiga pada masing-masing jabatan.

Delapan jabatan yang akan dilelang yakni, Kepala BPKSDM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas PU.

Selanjutnya Kepala Dinas Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, dan Sekwan DPRD Kota Makassar.

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BKPSDM, pada Kamis (11/2) proses pendaftaran lelang jabatan rencananya ditutup sekitar pukul 16.00 wita sore. Ini membuktikan jika proses lelang jabatan molor dari jadwal awal.

Sejak dibuka 1 Februari lalu seharusnya  proses pendaftaran lelang jabatan berakhir pada Senin (7/2).  Namun karena pada saat itu hanya ada lima kandidat yang mengambil formulir, sehingga diputuskan pendaftaran diperpanjang hingga Kamis (11/2) dan berakhir pada 12 pendaftar calon pejabat eselon II.

Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar,  Basri Rakhman mengatakan dari 12 calon peserta lelang jabatan tersebut, rata-rata merupakan pejabat eselon III. Ada camat, sekretaris, dan kepala bidang.

Namun Basri terkesan menyembunyikan nama 12 calon tersebut. "Peserta juga minta disilent. Saya sudah janji. Karena situasi juga saat ini tidak memungkinan," ungkap Basri.  

Basri juga tak bisa mengemukakan saat ditanya terkait sejauh mana perkembangan koordinasi antara pihak Pemkot Makassar dan Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto.

"Saya hanya punya tugas jadi utusan untuk memperjelas seperti apa keinginan wali kota terpilih,  dimana mau ketemu di sana atau di kantor.  Seperti itulah tugas kami. Jadi saya itu tergantung perintahji, " jelasnya.

Bukan hanya peserta lelang jabatan saja yang dilema, nyatanya antara pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin dan Wali Kota Terpilih Danny Pomanto pun juga dilema.

Diberitakan sebelumnya Danny Pomanto tak masalah jika diajak bertemu untuk membahas lelang jabatan ini, hanya saja dari pihak Pj Wali Kota hanya akan mengirim utusan sehingga membuat Danny tidak berkenan untuk bertemu.

Alasan Danny karena orang yang diutus untuk berkoordinasi tidak punya kapabilitas atau kompetensi untuk menjelaskan soal lelang jabatan.

"Tidak usah kirim utusan. Hubungi saya langsung untuk membahas persoalan ini. Kan tinggal telpon saya. Diundang ke Balaikota pun saya akan datang," tegasnya.

Bahkan Danny menyebut tidak ada alasan bagi Pemkot Makassar untuk membuka lelang jabatan di waktu seperti ini. Karena sisa waktu penugasan Pj Wali Kota hanya tinggal sepekan lebih.

"Tidak ada alasan untuk mengganti orang di masa seperti ini, tapi masyarakat bisa lihat sendiri, sebenarnya ada yang tidak normal yang terjadi sekarang ini di Pemkot," ujar  Danny dilansir dari sulsel.suara.com.

Danny pun menegaskan akan tetap mengevaluasi pejabat hasil lelang nanti. Jika ada yang tidak berkompeten, tentu diganti lagi. Apalagi proses seleksinya hanya enam hari.

"Jelas saya ganti lagi. Dalam isi rekomendasi (KASN), kan itu bisa ditinjau ulang," tandas Danny.

Memang sebelumnya Pj Wali Kota Makassar,  Prof Rudy Djamaluddin telah mengutus Staf Ahli Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Salim Abd Rahman untuk melobi Danny Pomanto. Tujuannya, untuk membahas proses lelang jabatan.

Koordinasi itu sesuai instruksi KASN dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Bahwa pelaksanaan dan hasil seleksi terbuka untuk JPT Pratama, harus dikoordinasikan dengan Calon Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Makassar, dalam hal ini Walikota Makassar hasil Pemilukada Tahun 2020.

"Kita ingin sekali koordinasi, tadi pagi saya kirim lagi tim untuk bisa berkomunikasi tapi beliau belum dikasih ruang untuk bertemu. Kabarnya beliau (DP) istirahat," Ujar Rudy.

Tokoh Koalisi Keumatan Makassar, Ustaz Iqbal Djalil, yang juga anggota tim transisi DP-Fatma ini mengingatkan, demi kebaikan bersama, alangkah baiknya jika Pj Wali Kota terlebih dahulu bersilaturrahim dan berkomunikasi dengan Danny.  

"Akan lebih bagus jika Rudy menemui langsung Danny. Dan, sebaiknya jangan diwakili agar kesannya lebih santun dan sesuai dengan budaya kita sebagai masyarajat suku Bugis-Makassar," ujar lelaki yang akrab disapa Ustaz Ije dalam keterangannya, Selasa (8/2/).

Dia menegaskan, komunikasi yang baik antara Rudy Djamaluddin dan Danny Pomanto sangat diperlukan demi kepentingan membangun masa depan Kota Makassar.

Ustaz Ije menyebut, Danny tentu ingin mendapatkan lebih banyak informasi seputar perkembangan kondisi Kota Makassar selama dalam kendali wali kota ad interim yang ditunjuk Gubernur Sulsel.

Tidak hanya sampai di situ, polemik lelang jabatan ini pun semakin meluber kemana-mana.

Dilansir dari salah satu media online, bahwa indikasi praktik jual beli jabatan kian terendus oleh Anggota Dewan.

Dialah Kasrudi, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar yang diberitakan telah mencurigai lelang jabatan itu terindikasi jual beli jabatan semata, bahkan kata dia proses lelang jabatan tersebut hanya akan menghabiskan anggaran negara.

“Anggaran lelang jabatan lowong itu terbuang percuma, hasil lelang jabatan tersebut berpotensi akan diganti lagi sama wali kota terpilih karena tidak sesuai visi misi wali kota. Siapa yang sanggup membayar, dialah yang akan mendapatkan posisi itu,” kata Kasrudi.

Kasrudi mengatakan akan terus mengawal proses lelang tersebut. Komisi A, kata dia, akan memanggil tim panitia seleksi untuk mempertanyakan anggaran lelang tersebut.
 
“Kami sudah rencanakan panggil panitia tim seleksi hari Senin untuk meminta pertanggungjawaban proses lelang jabatan. Itu anggaran rakyat tidak perlu dipakai untuk yang tidak perlu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Rudianto Lallo mengatakan lelang jabatan Pemerintah Kota Makassar terkesan dipaksakan.

“Proses lelang ini sangat-sangat dipaksakan dan memunculkan banyak pertanyaan,” kata Rudianto Lallo, Senin, 8 Februari 2021.

Menurutnya, lelang jabatan tersebut berpotensi cacat prosedural. Rudi mengatakan bila dirinya adalah ASN maka tak akan mengikuti lelang jabatan tersebut.

“Saya tidak akan ikut karena ini ada masalah, pasti akan menggugurkan proses dan hasilnya,” ungkapnya.

Pada akhirnya, kata Rudianto, yang akan dirugikan dari proses lelang jabatan tersebut adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, salah satu penegasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus ada koordinasi dengan wali kota terpilih.

“Sekarang kan tidak ada koordinasi, sementara sudah dibuka lelang. Harusnya koordinasi dulu baru buka lelang. Pak Pj tidak dirugikan karena kembali ke gubernur,” ujarnya.

Belum ada kesimpulan akhir babak lelang jabatan ini, namun semua pihak berharap keduanya dapat menyatukan persepsi sebelum mengorbankan jabatan yang lain.

Penulis : Al Amin Malliuri

Editor : Al Amin

Pemkab Luwu
Pemprov Sulsel
Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar
Kabar Serupa :
Musda Golkar Makassar, Kadir Halid: Aklamasi untuk Appi
Kabar Politik dan Pemerintahan

Musda Golkar Makassar, Kadir Halid: Aklamasi untuk Appi

04.03.2021 - 13:23
Pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Jeneponto Dibuka
Kabar Politik dan Pemerintahan

Pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Jeneponto Dibuka

03.03.2021 - 19:42
Ini Harapan Wakil Ketua DPRD kepada Plt Gubernur Sulsel
Kabar Politik dan Pemerintahan

Ini Harapan Wakil Ketua DPRD kepada Plt Gubernur Sulsel

02.03.2021 - 16:53
Pilpres 2024, Muhaimin-Amran Sulaiman Dijagokan PKB Sulsel
Kabar Politik dan Pemerintahan

Pilpres 2024, Muhaimin-Amran Sulaiman Dijagokan PKB Sulsel

02.03.2021 - 16:48
Konstelasi Pilgub Tanpa NA Peluang Bagi Sejumlah Kepala Daerah
Kabar Politik dan Pemerintahan

Konstelasi Pilgub Tanpa NA Peluang Bagi Sejumlah Kepala Daerah

01.03.2021 - 14:19
Pertamina
Bank Sulsel Bar